KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Dian Kurniati | Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengajak masyarakat mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) sebelum jadwal penyelenggaraan program tersebut berakhir pada 30 Juni 2022.

Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Bima Pradana mengatakan PPS menjadi kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan harta yang belum disampaikan dengan benar. Peserta PPS juga bisa menanamkan dananya ke berbagai instrumen sehingga memperoleh keuntungan lebih besar.

"Memang ini salah satu pilihan. Apa yang kita ungkapkan mungkin menjadi penghasilan nantinya karena kita investasi," katanya dalam acara Tax Live, dikutip pada Minggu (22/5/2022).

Baca Juga:
Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Bima menuturkan terdapat 2 keuntungan yang akan diperoleh wajib pajak apabila menginvestasikan dana yang diungkapkan melalui PPS. Pertama, memperoleh tarif yang lebih rendah ketimbang hanya mendeklarasikan harta.

Kedua, peserta PPS akan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang karena dana diinvestasikan, baik pada Surat Berharga Negara maupun kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan.

Bima menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2021 telah memerinci tata cara pelaksanaan PPS. Melalui KMK 52/2022, pemerintah kemudian menetapkan 332 kegiatan usaha yang dapat dipilih peserta PPS sebagai tujuan investasi.

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Dia menilai wajib pajak akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila menginvestasikan dananya ke sektor-sektor produktif. "Tarifnya [PPh final] tidak terlalu besar kalau kita menghasilkan investasi di belakangnya," ujarnya.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, mulai dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Nanti, peserta PPS akan dikenakan PPh final dengan tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada SBN dan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rivan Nagawibawa 22 Mei 2022 | 08:28 WIB

apakah benar bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi bukan peserta Tax Amnesty dapat mengikuti PPS kebijakan 1 dengan Basis Aset per 31 Desember 2015? sumber informasi dari website DJP mengenai FAQ PPS.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII