Bisa Diskriminatif, OECD Minta Indonesia Perjelas Tax Allowance

PARIS, DDTCNews - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) meminta Indonesia memperjelas tujuan insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun kepada bidang usaha tertentu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019 mengenai tax allowance.

Pada OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020, OECD menulis Indonesia perlu memperjelas tujuan yang hendak dicapai dari insentif pada PP No. 78/2020. Bila memungkinkan, OECD juga mendorong pemerintah merancang kebijakan insentif pajak yang lebih konsisten.

"Ketentuan tax allowance yang berlaku menciptakan ketidakadilan (unequal playing field) antarinvestor. Hal ini mengurangi efektivitas dan efisiensi dari insentif pajak tersebut," tulis OECD pada laporannya, seperti dikutip Jumat (18/12/2020).

Untuk meminimalisasi sentimen ketidakadilan akibat batasan bidang usaha pada PP No. 78/2019, OECD mendorong Indonesia mengomunikasikan tujuan pemberian tax allowance dengan lebih baik kepada investor.

Mengingat wajib pajak yang menerima fasilitas tax allowance tidak diperbolehkan untuk menerima fasilitas pajak, OECD juga mendorong Indonesia untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dalam menjelaskan perbedaan fasilitas yang diberikan.

Fasilitas ini terutama perbedaan antara tax allowance dan investment allowance yang diberikan melalui PP No. 45/2019 dan diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020.

Untuk diketahui, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui tax allowance dan investment allowance cenderung mirip, yakni pengurangan penghasilan neto dari jumlah nilai penanaman modal selama 6 tahun.

Hanya, pengurangan penghasilan neto yang diberikan pada fasilitas tax allowance mencapai 30% dari nilai investasi, sedangkan pengurangan penghasilan neto yang diberikan pada investment allowance mencapai 60% dari nilai investasi.

Perbedaannya, investment allowance tidak memberikan fasilitas tambahan seperti penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas dividen 10%, dan kompensasi kerugian selama lebih dari 5 tahun sebagaimana yang berlaku pada tax allowance.

Lebih lanjut, investment allowance juga hanya diberikan kepada industri padat karya yang mempekerjakan paling sedikit 300 tenaga kerja Indonesia. Syarat jumlah tenaga kerja ini tidak tertuang pada ketentuan tax allowance.

Merujuk pada bagian penjelas pada PP No. 78/2019, pemerintah menuliskan tax allowance perlu diberikan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga pendalaman struktur industri.

"Penentuan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu tujuan investasi yang memperoleh fasilitas PPh dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pengembangan sektor guna menciptakan suatu ekosistem perekonomian yang menyeluruh," tulis pemerintah pada bagian penjelas PP No. 78/2019.

Adapun pada bagian penjelas PP No. 45/2019 pemerintah berpandangan insentif pajak investment allowance perlu diberikan kepada industri yang mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran. (Bsi)