KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bertemu Departemen Fiskal IMF, Sri Mulyani Bahas Dana Abadi Daerah

Dian Kurniati | Selasa, 29 Agustus 2023 | 10:00 WIB
Bertemu Departemen Fiskal IMF, Sri Mulyani Bahas Dana Abadi Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) saat bertemu delegasi Fiscal Affairs Department International Monetary Fund (IMF). (foto: Instagram @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung rencana pembentukan dana abadi daerah (DAD) saat bertemu dengan delegasi Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund (IMF).

Sri Mulyani mengatakan DAD menjadi salah satu terobosan yang dituangkan dalam UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Menurutnya, Fiscal Affairs Department juga telah berkontribusi dalam pengkajian berbagai kebijakan di Indonesia.

"Selama ini, Fiscal Affairs Department telah banyak berkontribusi dan berbagi insight di sejumlah isu fiskal seperti desentralisasi, fiscal transparency, fiscal risk, dan sebagainya," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (29/8/2023).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Sri Mulyani menuturkan DAD secara sederhana dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi. Dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Manfaat Dana Abadi Daerah

DAD dapat dibentuk pada pemda yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dengan pemenuhan kualitas pelayanan publik relatif baik. Lebih lanjut, terdapat sejumlah manfaat dari pembentukan dana abadi daerah tersebut.

Manfaat yang dimaksud antara lain seperti manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya; memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah; dan kemanfaatan umum lintas generasi. Di level pusat, dana abadi juga dipakai untuk pendidikan, penelitian, dan budaya.

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Selain membahas DAD, Sri Mulyani menyebut pertemuannya dengan Fiscal Affairs Department juga berdiskusi terkait dengan cash management, termasuk strategi memproyeksikan arus kas secara optimal.

"Terima kasih kepada seluruh delegasi yang telah hadir. Semoga hubungan ini dapat senantiasa terjaga dan Indonesia bisa terus mengambil manfaat dari implementasi UU HKPD," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!