Beli Senjata, Tahun Depan Pemerintah Tambah Utang

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menambah penarikan utang pada 2018 yang rencananya untuk membeli Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi Kementerian Pertahanan dan Alat Utama Material Khusus (Alumatsus) bagi Kepolisian RI.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suhasasil Nazara mengatakan penarikan utang terdiri dari pinjaman tunai sebesar Rp13,5 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp38 triliun. Pinjaman proyek tersebut berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp27,2 triliun, hibah Rp0,2 triliun dan peminjaman Rp10,6 triliun.

“Kami perlu buka letter of credit untuk membeli dari luar yang berbentuk pinjaman. Tapi kalau melakukan pembelian dari dalam negeri financing-nya dari bank lokal. Kan sudah ada skema untuk pembelian dari dalam,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (25/9).

Suahasil menjabarkan utang luar negeri sebesar Rp11,7 triliun digunakan untuk membeli Alutsista yang meliputi Korvet, Kapal Selam, Roket, KapalPKR, ASW Helikopter, pesawat multi purpose aphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVCFU, radaar CGI, serta kapal Mine Counter Measure.

Sedangkan dana sebesar Rp3,3 triliun untuk membeli Alumatsus antara lain Labfor Mabes Polri, peralatan service atau maintenance, helikopter, Siskomo Indonesia Timur seperti untuk Papua dan Maluku.

Sementara pinjaman dari dalam negeri untuk membeli Alutsista dan Alumatsus senilai negatif Rp3,1 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dan melakukan pembayaran cicilan sekitar Rp1,4 triliun.

Penarikan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan untuk membiayai Alutsista dan Alumatsus. Lalu sekitar Rp1 triliun untuk Kepolisian dan pemberi pinjaman dalam negeri yang meliputi BUMN dan BUMD.

Dia menjelaskan pinjaman luar negerii tumbuh negatif Rp18,6 triliun dalam RAPBN 2018 akibat dari tingginya pembayaran pokok pinjaman dibandingkan menarik pinjaman baru. Meski begitu, pemerintah berencana untuk menarik pinjaman lagi sebesar Rp51,5 triliun dengan pembayaran cicilan sebesar Rp70,1 triliun.