Beli Barang dari LN, Pajak Dihitung dari Nilai Pabean Bukan Beratnya

JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat yang membeli atau mendapatkan barang kiriman dari luar negeri perlu memahami bahwa penetapan besaran pajak dari Bea Cukai dihitung berdasarkan nilai pabeannya, bukan dari berat barang.

PMK 199/2019 mengatur tentang mekanisme pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dalam prosedur impor barang kiriman.

"Penetapan pajak dari Bea Cukai berdasarkan nilai pabean, bukan berat. Kalau ada keberatan dengan penetapannya, atau bingung asap penetapannya, silakan ajukan pertanyaan," cuit akun Bea Cukai Pasar Baru saat menjawab pertanyaan netizen, Senin (22/5/2023).

Pungutan bea masuk tidak dikenakan terhadap barang kiriman dengan nilai barang maksimal US$3. Pungutan bea masuk sebesar 7,5% baru akan dikenakan terhadap barang kiriman dengan nilai US$3 hingga US$1.500.

Sementara itu, barang kiriman yang bernilai di atas US$1.500 dikenakan tarif sesuai dengan buku tarif kepabeanan Indonesia (BTKI). Bea masuk juga dikenakan terhadap barang dengan ketentuan tertentu seperti tekstil, tas, sepatu, dan buku.

Selain bea masuk, barang kiriman juga dikenakan PDRI. PDRI dapat berupa PPN sebesar 11%, PPh untuk barang kiriman dengan nilai lebih dari US$1.500 dan barang dengan ketentuan tertentu, serta PPnBM dengan tarif 10% hingga 200%.

Dalam pelaksanaannya, barang kiriman akan dilakukan pemeriksaan fisik barang menggunakan alat pemindai elektronik atau oleh pejabat bea cukai yang menangani barang kiriman.

Penerima barang kiriman memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang ditetapkan oleh pejabat bea cukai.

Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat permohonan, identitas, consignment note/airway bill (CN/AWB), surat penetapan, invoice, dan surat keterangan.

"Penerima barang dapat mengajukan keberatan terhadap pejabat bea cukai apabila hasil pemeriksaan pabean yang ditetapkan dirasa tidak sesuai seperti penetapan tarif pungutan atau penetapan sanksi administrasi berupa denda," Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana beberapa waktu lalu. (sap)