Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak henti-hentinya menyorotI kinerja belanja APBD yang masih cenderung rendah di tengah pandemi Covid-19.
Meski pemerintah tetap menyalurkan transfer ke daerah secara tepat waktu dengan realisasi hingga Rp162,4 triliun per Maret 2021, realisasi belanja APBD oleh pemda tercatat masih jauh dari harapan.
"Ini ironis karena sesungguhnya kami ingin dana itu segera dibelanjakan," ujar Sri Mulyani ketika memaparkan realisasi APBN per Maret 2021 pada hari ini, Kamis (22/4/2021).
Per Maret 2021, tercatat realisasi belanja APBD hanya sebesar Rp98,9 triliun atau 9,4% dari total belanja APBD yang dianggarkan pada tahun ini. Pada sisi lain, tercatat realisasi pendapatan daerah sesungguhnya sudah mencapai Rp139,99 triliun atau sudah 14,2% dari target pendapatan APBD secara nasional.
Hal ini menunjukkan postur APBD secara nasional mengalami surplus. Banyaknya dana yang belum dipakai oleh pemda ini pun tercermin pada simpanan pemerintah daerah di perbankan per Maret 2021.
Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemda di bank untuk Maret 2021 sudah mencapai Rp182,33 triliun, tumbuh 11,22% dibandingkan dengan tahun lalu. "Harusnya pemda bisa seperti pemerintah pusat belanja lebih cepat sehingga memulihkan ekonomi Indonesia dan memberikan manfaat ke masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, total belanja pemerintah pusat per Maret 2021 tercatat sudah mencapai Rp350,1 triliun atau 17,9% dari pagu yang mencapai Rp1.954,5 triliun. Dengan realisasi ini, belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 26%. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.