TAX AMNESTY

Begini Strategi DJP Genjot Basis Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Oktober 2016 | 11:15 WIB
Begini Strategi DJP Genjot Basis Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah guna meningkatkan basis pajak (tax base) melalui pelaksanaan tax amnesty periode II dan III.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Ditjen Pajak (DJP) saat ini tengah mengolah data untuk mengidentifikasi wajib pajak potensial yang belum mengikuti tax amnesty.

“Sebanyak 390 ribu wajib pajak sudah ikut tahap I, bisa jadi contoh bagi wajib pajak lainnya,” tuturnya baru-baru ini.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sedikitnya ada 5 strategi yang sudah disiapkan DJP untuk menjaring wajib pajak lebih banyak lagi dalam program tax amnesty ini. Pertama, mencocokkan data kekayaan yang dilaporkan pada surat pernyataan harta (SPH) dengan data yang dimiliki DJP.

Kedua, memetakan sumber-sumber tax base baru dengan memanfaatkan data harta wajib pajak yang dilaporkan dalam SPH maupun data lainnya yang dimiliki DJP.

Ketiga, memetakan data kekayaan dengan penghasilan yang dilaporkan wajib pajak setelah berakhirnya masa tax amnesty.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Keempat, melakukan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak baru dan/atau wajib pajak yang selama ini tidak lapor/bayar yang mengikuti tax amnesty.

Kelima, DJP akan secara konsisten melaksanakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB