Begini Saran Untuk Memburu Pajak Google

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Senin (20/2) topik seputar pajak google masih hangat menjadi perbincangan di sejumlah media nasional. Kali ini kabar datang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang belum sepenuhnya mempercayai laporan keuangan yang diberikan oleh PT Google Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan laporan keuangan periode 2012-2015 yang dilaporkan Google ke Ditjen Pajak, Google hanya memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp74,5 miliar, dengan total keseluruhan pajak yang dibayarkan sekitar Rp18,5 miliar. Sementara itu, Ditjen Pajak menaksir kewajiban pajak Google sekitar Rp450 miliar per tahun.

Oleh karenanya, Ditjen Pajak akan terus memburu pajak Google. Peneliti Pajak DDTC Bawono Kristiaji menyarankan agar Ditjen Pajak mengikuti kebijakan India dalam memajaki bisnis digital pada 2016 lalu. Negara tersebut, lanjut Bawono, menggunakan equalization levy (EQL) dalam memajakinya.

Bawono menjelaskan instrumen tersebut bersifat pajak final bagi transaksi digital, sehingga tidak rumit secara administrasi serta tidak memiliki berbagai persyaratan khusus. EQL ini juga lebih menjamin penerimaan terlepas dari bagaimana kontribusi fungsi, aset dan risiko dari suatu entitas karena hanya melihat market based-nya.

Kabar lainnya datang dari pemerintah yang tengah menyiapkan insentif berupa keringanan pajak bagi industri yang mau terlibat dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Industri Ini Diusulkan Mendapat Insentif Keringanan Pajak

Pemerintah sedang menggodok insentif bagi industri yang mau terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu insentif yang diusulkan yakni keringanan pajak. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan kini pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi industri yang mau mendukung dan memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional. Salah satu usulan yang diberikan yaitu tax deductible terkait pembiayaan pelatihan link and match dengan SMK atau tax allowance untuk industri yang melakukan investasi fasilitas pelatihan.

• Mismatch Pekerja & Industri Terus Terjadi

Kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia dan kebutuhan investasi khususnya industri masih terus terjadi. Sementara itu, pemerintah menargetkan jumlah pekerja industri pada tahun ini mecapai 16,3 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah terus melakukan pemetaan untuk menentukan prioritas sektor dan jenis pekerjaan sehingga pada gilirannya berimbas positif pada penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi.

• Pertumbuhan Utang Luar Negeri Melandai

Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV-2016 dinilai melandai. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN Indonesia pada kuartal akhir 2016 tercatat hanya sebesar US$316,9 miliar atau tumbuh sekitar 2.02% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar US$310,7 miliar. Meski dinilai melandai, pertumbuhan ULN periode tersebut cukup sehat dan terus menunjukkan perbaikan. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan kondisi ULN Indonesia saat ini masih terbilang aman.

• Andil Pilkada dalam Ekonomi Kuartal I

Badan Pusat Statistik (BPS) menilai momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2017. Pasalnya, pilkada kali ini berbeda dengan perhelatan pemilu maupun presiden yang digelar serentak di seluruh daerah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan dampak pilkada terhadap pertumbuhan konsumsi juga tidak terlalu besar, lantaran kampanye saat ini lebih mengandalkan media digital.

• Pemerintah Siap Hadapi Gugatan Freeport

Freeport tetap bersikukuh enggan mengubah status kontrak dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kementerian ESDM siap hadapi gugatan yang dilayangkan oleh PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM Ignatius Jonan mengaku tidak gentar dengan rencana Freeport membawa kisruh ini ke arbitrase. Menurutnya langkah ini dinilai jauh lebih baik, daripada menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat untuk menekan pemerintah.

• Siap-Siap, Suku Bunga Kredit Naik Lagi

Suku bunga kredit perbankan mulai bergerak naik. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan suku bunga kredit bank naik satu basis poin (bps) di sepanjang Januari 2017. Kenaikan ini menghentikan tren penurunan bunga kredit yang sebesar 79 bps di sepanjang tahun 2016.

• RI & Slovenia Tingkatkan Kualitas Kerja Sama Ekonomi

Indonesia dan Slovenia sepakat untuk meningkatkan kualitas hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara terutama setelah perundingan RI-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement rampung. Peningkatan hubungan kedua negara ini dilakukan delam forum konsultasi bilateral (FKB) ke-3 di Ljubljana, ibu kota Slovenia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Muhammad Anshor. (Amu)