PEMULIHAN EKONOMI

Begini Saran SBY Bangkitkan Ekonomi dari Pandemi

Dian Kurniati | Minggu, 10 Januari 2021 | 13:01 WIB
Begini Saran SBY Bangkitkan Ekonomi dari Pandemi

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers dan Media Setpres RI)

JAKARTA, DDTCNews - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggencarkan stimulasi dari sisi permintaan agar ekonomi segera bangkit dari pandemi Covid-19.

SBY melalui akun Facebook-nya menulis pemulihan dari sisi permintaan akan langsung berefek pada perbaikan kinerja dunia usaha. Dengan demikian, investasi akan berdatangan dan lapangan kerja dapat tercipta.

"Sebenarnya teorinya tidak muluk-muluk, yang mesti dilakukan negara tiada lain adalah stimulasi permintaan untuk menggerakkan kembali kegiatan bisnis dan investasi yang sedang mandek," katanya pada laman Facebook-nya, seperti dikutip Jumat (8/1/2021).

Baca Juga:
Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

SBY mengatakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 memerlukan upaya terpadu antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, hal utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan sisi konsumsi, terutama dari rumah tangga.

Stimulus tersebut misalnya dalam bentuk bantuan sosial (bansos) atau social safety net. Menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan bansos hingga perekonomian nasional pulih.

Ia menilai anggaran untuk bansos baru bisa menurun atau dikurangi apabila lapangan pekerjaan bisa dihidupkan lagi, atau pada saat lapangan kerja tercipta dan pengangguran menurun.

Baca Juga:
Tax Expenditure Report Bisa Jadi Sarana Evaluasi Fasilitas Perpajakan

Sebab, itu berarti masyarakat juga sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. "Syarat terbukanya lapangan kerja adalah apabila investasi dan bisnis, baik sektor formal maupun informal, menggeliat lagi," ujarnya.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan berbagai bansos senilai Rp110,2 triliun. Bansos itu misalnya berupa program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, kartu sembako senilai Rp200 ribu per keluarga, kartu prakerja, bantuan langsung tunai dana desa, dan bansos tunai. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 September 2024 | 14:37 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

Rabu, 25 September 2024 | 16:33 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

Tax Expenditure Report Bisa Jadi Sarana Evaluasi Fasilitas Perpajakan

Selasa, 18 Juni 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN