DANA DESA

Begini Rencana SMI Entaskan Kemiskinan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 17:50 WIB
Begini Rencana SMI Entaskan Kemiskinan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pusat ingin mengalirkan lebih banyak dana desa daripada tahun sebelumnya. Namun, setidaknya perlu beberapa tahapan dalam proses pencairan dana desa ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana desa sebenarnya naik dari tahun ke tahun. Dari dana desa ini, diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah.

"Aliran dana desa bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, lalu pada tahun 2016 sebesar Rp47 triliun," ungkapnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Menurut Sri Mulyani, komposisi belanja pemerintah memiliki dampak yang sama besarnya dengan volume belanja. Belanja pemerintah pusat dinilai kurang efektif dan tidak strategis.

Maka dari itu, pemerintah daerah perlu merancang program kerja untuk memanfaatkan anggaran yang diterima dengan lebih efektif. Anggaran yang diterima berfokus pada penurunun angka kemiskinan di sejumlah wilayah.

Dia menegaskan dana desa akan memberikan dampak yang berkepanjangan bila digunakan untuk membangun pondasi dalam memerangi kemiskinan secara langsung. Bahkan, upaya pemerintah daerah juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita bisa juga didorong oleh kebijakan lain yang menyertainya, jadi tidak hanya kebijakan fiskal yang berperan. Melemahnya kondisi ekonomi bisa ditanggulangi dengan memperlebar defisit, tentunya dengan ambang batas yang masih sustainable," tutupnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan