Begini Rapat Menteri Soal Kelapa Sawit

JAKARTA, DDTCNews – Sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan dan manfaat kelapa sawit dalam jangka panjang, pemerintah sudah meresmikan sistem sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan atau disebut juga sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama 6 menteri kabinet hari ini berkumpul di Lapangan Banteng guna membahas standarisasi dan kapasitas ISPO, supaya pemilik lahan kelapa sawit kecil juga bisa mendapatkan sertifikasi tersebut.

“ISPO ini tentu bersangkutan dengan establishment, kita harus rancang standarnya terlebih dulu. Standarisasi tersebut akan mencakup dari usaha sawit kecil hingga usaha sawit besar,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/1).

Setidaknya sekitar 184 sertifikat ISPO telah diberikan per bulan Juli 2016, namun dari seluruh sertifikasi tersebut ternyata baru 11% yang tepat sasaran. Menurut data, penerima ISPO baru mencakup pemilik lahan seluas 1,3 juta hektar dan memiliki tingkat produksi sebanyak 6,4 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun.

Angka tersebut dinilai masih minim karena pemilik lahan dibawah 1,3 juta hektar belum bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Sehingga penerima sertifikasi ISPO tersebut hanyalah pemilik perusahaan besar saja.

Di samping itu, dia juga mengakui bahwa pemerintah sedikit kesulitan dalam menentukan standar pada ISPO untuk petani kecil. Mengingat, tujuan pemerintah adalah untuk menyederhanakan dan memperjelas suatu program kebijakan.

Hingga saat ini, Darmin meminta kepada peserta rapat tersebut untuk mempelajari standar-standar yang akan diatur berdasarkan komparasi dengan negara lain. ISPO juga dituntut untuk memenuhi dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.

Rapat yang berlangsung 3 jam ini juga membahas pemetaan lahan sehingga produksi beberapa komoditas pangan lainnya meningkat dan akan dibahas kembali 2 minggu ke depan. (Gfa)