Begini Prosedur Impor Barang dengan Rush Handling sesuai PMK 26/2024

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 26/2024 yang mengubah ketentuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling) pada PMK 74/2021. Ketentuan rush handling dalam PMK 26/2024 ini berlaku efektif mulai 29 Mei 2024.

Melalui PMK 26/2024, terdapat perubahan ketentuan mengenai sanksi administrasi, bentuk jaminan, jumlah jaminan, pengembalian jaminan, dan pemeriksaan fisik. Selain itu, pada peraturan ini juga mulai diatur pengeluaran sebagian impor barang dengan rush handling.

"Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap proses bisnis pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling), sehingga PMK 74/2021 perlu diubah," bunyi pertimbangan PMK 26/2024, dikutip pada Senin (13/5/2024).

Rush handling merupakan pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.

Dalam hal ini, pemerintah memberikan janji layanan paling lama 2 jam untuk 12 jenis barang tertentu ditetapkan dalam PMK 26/2024 antara lain jenazah dan abu jenazah; organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah; barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi; serta binatang hidup.

Di sisi lain, dalam hal barang impor harus mendapatkan izin dari kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, janji layanan persetujuan rush handling adalah paling lama 5 jam sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam prosedur pengeluaran barang, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, importir harus mengajukan permohonan rush handling yang dilengkapi dengan elemen data dan dokumen pelengkap.

Kedua, sistem komputer pelayanan (SKP) akan meneliti permohonan rush handling yang diajukan importir. Ketiga, importir harus menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Pada tahap ini, juga akan dilakukan penelitian lartas.

Keempat, dilakukan pemeriksaan pabean baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik. Kelima, diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).

Di sisi lain, dalam penyelesaian rush handling importir harus melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI dengan menyampaikan pemberitahuan impor barang (PIB) maksimal 7 hari sejak SPPB rush handling.

Apabila lewat 7 hari sejak SPPB rush handling, jaminan akan dicairkan, permohonan rush handling diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean, dikenakan sanksi administrasi 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi, serta tidak dilayani rush handling selama 60 hari.

Dalam pelaksanaannya, pejabat bea dan cukai akan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, cukai, dan PDRI yang seharusnya dibayar atas PIB yang disampaikan oleh importir.

Importir yang telah memenuhi kewajiban pabeannya dapat mengajukan pengembalian atas jaminan yang telah diserahkan. (sap)