ANGGARAN BELANJA NEGARA

Begini Pesan Jokowi Soal APBN-P 2017

Awwaliatul Mukarromah | Rabu, 31 Mei 2017 | 11:42 WIB
Begini Pesan Jokowi Soal APBN-P 2017

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan betul-betul mengedepankan program-program yang prioritas dan segera diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan ke depan.

“Utamakan program-program yang akan membawa dampak langsung bagi masyarakat,” pesannya menanggapi pemaparan RAPBN-P 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/5) sore.

Jokowi juga meminta agar penyusunan anggaran itu mengedepankan semangat optimisme namun tetap realistis dan kredibel. Selain itu, penyusunan APBN-P 2017 juga harus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

“Kita ingin agar APBN-P 2017 mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan,” tegasnya.

Terkait dengan penggunaan APBN 2017 selama semester pertama tahun ini, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengelola, mengawal, dan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara terkait kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah, Presiden memberikan arahan agar sebisa mungkin dibiayai oleh dana non-APBN atau non-APBD.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

“Jika memang harus ada yang dialokasikan dengan APBN-P, maka harus dilihat terlebih dahulu urgensi dari proyek tersebut. Utamakan yang memang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan agar para menteri dan pimpinan lembaga mampu mengendalikan penggunaan anggarannya secara disiplin untuk membangun tata kelola anggaran yang baik dan transparan.

“Pastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat. Saya ingatkan lagi agar belanja barang diefisienkan sehingga tidak melebihi yang sudah dibelanjakan pada 2016. Anggaran yang bisa dihemat akan digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan prioritas,” jelasnya.

Baca Juga:
Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Sebagai informasi, pemerintah akan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2017. Rancangan ini disiapkan karena adanya perubahan target penerimaan dalam APBN 2017 akibat naiknya harga minyak sepanjang tahun ini.

“Perubahan yang cukup besar yang mengubah dari sisi pendapatan negara adalah dari sisi harga minyak yang rata-ratanya sampai saat ini sudah mencapai 50 dolar per barel dari harga minyak. Asumsi di APBN adalah 45 dolar per barel,” ujar Sri Mulyani seusai rapat terbatas tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar