Begini Aturan Pakai Metode Komputasi dalam Menentukan Nilai Pabean

JAKARTA, DDTCNews – Metode komputasi dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam perhitungan bea masuk. Ketentuan penggunaan metode itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 144/2022.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (4) PMK 144/2022, metode komputasi dapat digunakan jika nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak bisa ditentukan dengan memakai nilai transaksi, nilai transaksi identik, nilai transaksi barang serupa, atau metode deduksi.

“Metode komputasi … merupakan metode penentuan nilai pabean dengan cara menjumlahkan unsur pembentuk nilai pabean dari barang impor yang bersangkutan,” bunyi penggalan Pasal 18 ayat (1) PMK 144/2022, dikutip pada Minggu (27/11/2022).

Setidaknya terdapat 3 unsur pembentuk nilai pabean yang dimaksud. Pertama, biaya atau nilai bahan baku dan proses pembuatan atau proses lainnya yang dilakukan dalam memproduksi barang impor yang bersangkutan. Kedua, biaya atau nilai yang harus ditentukan pada penentuan nilai transaksi.

Ketiga, keuntungan dan pengeluaran umum yang besarnya sama atau mendekati keuntungan dan pengeluaran umum penjualan barang sejenis yang dibuat oleh produsen di negara pengekspor yang sama untuk dikirim ke dalam daerah pabean.

Pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan metode komputasi dapat digunakan jika penjual dan pembeli ialah orang saling berhubungan, produsen atau kuasanya bersedia memberikan informasi kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengenai unsur pembentuk nilai pabean.

Selain itu, jika dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terkait penggunaan metode komputasi, produsen diharuskan memberikan fasilitas terkait dengan pemeriksaan.

Sebagai informasi, PMK 144/2022 merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu PMK 160/2010 s.t.d.t.d PMK 62/2018. Revisi tersebut dilakukan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa. (Fikri/rig)