Bea Cukai Kaji 25 Usulan Pembentukan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan telah menerima 25 usulan pembentukan aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) di berbagai wilayah di Indonesia.

Dirjen Askolani mengatakan usulan tersebut kini tengah dikaji oleh DJBC sebelum nantinya diterbitkan izin penyelenggara APHT. Pembentukan APHT bertujuan memberikan kemudahan berusaha bagi pengusaha pabrik hasil tembakau pada skala industri kecil dan menengah.

"Sampai saat ini yang kami reviu ada 25 usulan baru untuk pembuatan APHT," katanya, dikutip pada Senin (29/4/2024).

Askolani mengatakan banyak pemda yang berminat membentuk APHT. Dalam pelaksanaannya, pemda juga dapat memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) yang diterima dari pemerintah pusat untuk membentuk APHT.

Saat ini, baru terdapat 3 APHT yang telah beroperasi, yakni di Kudus, Soppeng, dan Mataram.

PMK 22/2023 mengatur APHT dapat dilaksanakan pada 4 tempat yaitu kawasan industri, kawasan industri tertentu, sentra industri kecil dan industri menengah, dan tempat pemusatan industri tembakau lainnya yang memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah.

Tempat diselenggarakannya APHT merupakan tempat yang peruntukan utamanya bagi industri hasil tembakau.

Kegiatan yang dapat dilakukan di APHT meliputi penyelenggaraan tempat aglomerasi pabrik, kegiatan menghasilkan barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau, serta mengemas BKC hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran dan pelekatan cukai.

Pengusaha pabrik yang menjalankan kegiatan di APHT pun diberikan 3 kemudahan. Pertama, perizinan di bidang cukai berupa pengecualian dari ketentuan memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang akan digunakan sebagai pabrik hasil tembakau.

Kedua, kerja sama dilakukan untuk menghasilkan BKC hasil tembakau. Ketiga, penundaan pembayaran cukai yang diberikan dalam jangka waktu penundaan 90 hari. (sap)