DKI JAKARTA

Banyak Mobil Mewah Nunggak Pajak, Ini Respons Anies Baswedan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Januari 2018 | 10:15 WIB
Banyak Mobil Mewah Nunggak Pajak, Ini Respons Anies Baswedan

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis data nomor polisi dan jenis mobil mewah yang menunggak pajak, Jumat (12/1). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar para pemilik mobil mewah tersebut segera melunasi tunggakan pajaknya.

“Saya mengimbau kepada semuanya dan bagi yang sekarang ini belum bayar segera dibayar. Kita umumkan Jumat kemarin agar Senin bisa segera dibayarkan. Malu kalau mobilnya mewah tapi tidak bayar pajak,” kata Anies, Minggu (14/1).

Setidaknya ada 744 mobil mewah atas nama pribadi yang bernilai lebih dari Rp1 miliar dengan tunggakan pajak secara akumulasi mencapai Rp26,1 miliar. Sedangkan terdapat 549 kendaraan atas nama badan yang menunggak pajak dengan total tunggakan sebesar Rp18,8 miliar.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Sementara itu, secara keseluruhan terdapat 2.935.000 kendaraan bermotor roda empat yang aktif. Hingga 31 Desember 2017, terdapat 1.052.000 kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Secara khusus mantan Menteri Pendidikan itu akan memberikan perhatian khusus pada tunggakan mobil mewah yang secara total berjumlah 1.293 objek pajak. Pasalnya, setoran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen untuk mendukung program pemerintah.

“Kita akan kejar, kita minta semua tunaikan kewajiban bayar pajak. Jalan dipakai, fasilitas digunakan, udara juga terdampak, tapi tanggung jawab bayar pajak belum diselesaikan,” ungkapnya.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Lebih lanjut, Anies mengatakan tunggakan pajak kendaraan roda empat kelas premium itu bervariasi antara 1-4 tahun. Rencananya, daftar penunggak pajak kendaraan mewah ini akan dirilis ke publik melalui situs resmi pemerintah DKI Jakarta.

“Sekarang kita lakukan itu. Nanti kita lihat responsnya bagaimana, kalau belum kita akan berikan sanksi sosial yang lebih besar,” tandas Anies dilansir beritajakarta.id. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN