KOTA PONTIANAK

Bantu Cash Flow Pengusaha, Pemkot Tawarkan Insentif Pajak

Dian Kurniati | Senin, 30 Agustus 2021 | 10:30 WIB
Bantu Cash Flow Pengusaha, Pemkot Tawarkan Insentif Pajak

Seorang petugas kepolisian melaksanakan operasi penyekatan PPKM skala Mikro di kawasan pusat perdagangan di Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (6/7/2021) malam. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.

PONTIANAK, DDTCNews - Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat memberikan sejumlah keringanan atas beberapa jenis pajak daerah kepada wajib pajak guna meringankan beban pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Amirullah mengatakan pemkot siap membantu pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada BKD untuk memperoleh insentif pajak.

"Wajib pajak bisa mengajukan keringanan, pembebasan, dan jika ditetapkan juga bisa melakukan pembayaran pajak secara bertahap," katanya, dikutip Senin (30/8/2021).

Baca Juga:
Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Amirullah menuturkan wali kota saat ini telah menerbitkan peraturan mengenai keringanan pajak. Menurutnya, keringanan tersebut akan membantu pelaku usaha melonggarkan arus kasnya sehingga lebih cepat pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Namun demikian, lanjutnya, keringanan pembayaran pajak akan diberikan apabila wajib pajak telah mengajukan permohonan ke BKD. Besaran keringanan pembayaran pajak yang akan diberikan mulai dari 10%.

Jenis pajak yang diprioritaskan diberi keringanan di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak sarang walet, serta pajak bumi dan bangunan.

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

"BKD juga memiliki mekanisme pemeriksaan terhadap kebenaran laporan pajak yang disampaikan pemohon," ujar Amirullah seperti dilansir mediaedukasiborneo.com.

Amirullah mengajak semua wajib pajak memanfaatkan keringanan pajak tersebut. Setelah diberikan keringanan, ia berharap wajib pajak semakin patuh membayar pajak karena menjadi sumber utama pendapatan asli daerah.

Sebelumnya, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjanjikan pemberian insentif pajak, terutama pada pelaku usaha yang patuh menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan keringanan mengingat Pontianak masih menerapkan kebijakan PPKM. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:30 WIB KP2KP SENGKANG

Aktivasi Akun PKP, Pengusaha Sparepart Mobil Didatangi Petugas Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan