Bankir Serukan Pemangkasan Pajak Setelah Keluar dari Uni Eropa

JAKARTA, DDTCNews – Bankir di Inggris menyerukan dukungan yang lebih banyak pasca-Brexit. Salah satu dukungan yang diperlukan berupa pemangkasan pajak.

Asosiasi Keuangan Inggris (UK Finance) meminta agar ada badan baru yang mempromosikan visi positif untuk perbankan dan memangkas pajak pada industri tersebut. Hal ini diperlukan setelah dukungan untuk sektor ini tidak memadai sebelum Brexit.

“Saya kira tidak adil bahwa sejak krisis keuangan dan khususnya selama negosiasi Brexit, sektor dan layanan kami umumnya tidak melihat tingkat dukungan strategis dan perhatian dari pemerintah yang telah diberikan pada barang dan teknologi,” jelas Bob Wigley, Ketua UK Finance, seperti dikutip pada Kamis (20/6/2019).

Wigley mengatakan pemerintah harus membuat badan formal baru yang terdiri dari regulator, pejabat pemerintah dan gubernur Bank of England untuk menetapkan visi nasional yang positif untuk peran industri keuangan. Selain itu, sambungnya, tingkat agregat pajak yang dibayarkan oleh bank-bank di New York dan Frankfurt juga lebih rendah dibandingkan dengn London.

Pasalnya, untuk menghindari adanya gangguan, bank-bank yang berbasis di London telah memindahkan beberapa staf dan kegiatan ke hub baru di Uni Eropa. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Seperti diketahui, Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober 2019. Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan keluar.

“Kita perlu menemukan cara untuk membuat Inggris menarik secara internasional jika kita ingin mempertahankan dan menarik bank-bank internasional di sini,” imbuhnya.

Dia menyerukan peninjauan kembali peraturan untuk meringankan beban pada bank kelas menengah dan kecil. Menurutnya, kontrol yang lebih baik juga dibutuhkan agar tidak ada dampak yang lebih merugikan dari langkah beberapa bank yang meremehkan dampak penurunan pinjaman mereka.

Wigley juga meminta agar pemerintah lebih ketat dalam mengatur perpindahan beberapa perusahaan teknologi besar yang mulai pindah ke layanan perbankan. Menurutnya, fenomena ini harus mendapat respons berupa pengaturan yang serupa dengan perbankan.

“Regulasi 2.0 perlu dikembangkan untuk menangani model bisnis mereka,” imbuhnya, seperti dilansir euronews. (kaw)