AMERIKA SERIKAT

Bangun Pusat Data, Google Minta Penghapusan Pajak Properti 20 Tahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 26 Februari 2019 | 10:30 WIB
Bangun Pusat Data, Google Minta Penghapusan Pajak Properti 20 Tahun

Ilustrasi. (foto: twincities)

BECKER, DDTCNews – Google berencana membangun pusat data bertenaga angin senilai US$600 juta (Rp8,39 triliun) di Minnesota Tengah. Namun, dalam pembangunannya, Google meminta pejabat setempat untuk menghapus pengenaan pajak selama 20 tahun mendatang.

Google telah meminta pemerintah Sherburne County dan pemerintah Kota Becker untuk memberi keringanan pajak properti. Keringanan pajak properti ini akan menghemat biaya pengeluaran Google hingga US$15 juta (Rp209,93 miliar).

Administrator Wilayah Sherburne Steve Taylor berharap pemerintah daerah bisa menanggapi permintaan Google secara positif. Nantinya, pemerintah setempat akan mengadakan rapat dengar pendapat publik pada Maret mendatang.

Baca Juga:
Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

“Pembangunan pusat data bertenaga angin akan menghasilkan banyak kegiatan ekonomi lokal yang akan menguntungkan, tidak hanya untuk kota, tapi juga untuk kabupaten dan negara bagian,” tuturnya seperti dikutip pada Selasa (26/2/2019).

Pembangunan pusat data itu pun mendapat dukungan dari Wali Kota Becker Tracy Bertram. Bertram menilai ekspansi Google akan memberi manfaat perekonomian bagi Becker. Dia optimistis upaya Google akan diikuti oleh sejumlah perusahaan teknologi lainnya untuk berinvestasi di Becker.

“Pembangunan itu akan membawa lebih dari US$7 juta (Rp97,96 miliar) per tahun yang akan masuk ke kas county, sekaligus menarik perusahaan teknologi lain untuk menanamkan modalnya di wilayah ini,” papar Bertram.

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Permintaan pengurangan pajak adalah bagian dari usulan Google untuk membangun pusat data seluas 35.000 meter persegi pada lahan seluas 120 hektare yang dimiliki oleh Xcel Energy. Nantinya, Google akan membangun 2 perangkat bertenaga angin untuk memfasilitasi operasional pusat data.

Untuk itu, seperti dilansir Market Watch, Komisi Utilitas Publik Minnesota sedang meninjau perjanjian antara Google dengan Xcel Energy. Komisi tersebut telah meminta Google dan Xcel Energy untuk memberikan keputusan pada 30 Juni 2019 terkait kelanjutan pengelolaan lahan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER