TAHUN POLITIK

Bangun Infrastruktur Tanpa Utang? Ini Tanggapan Sri Mulyani

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Desember 2018 | 17:33 WIB
Bangun Infrastruktur Tanpa Utang? Ini Tanggapan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews - Isu utang kembali menghangat sebagai komoditas politik. Wacana membangun infrastruktur tanpa duit utang menjadi isu terbaru jelang tarung politik 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas gagasan yang keluar dari Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Menurutnya, janji politik tersebut akan membuat anggaran negara semakin kredibel.

"Kalau (Pak Prabowo/ Sandi) sebagai kontenstan juga memiliki komitmen seperti itu maka akan meningkatkan confident terhadap ekonomi Indonesia, karena dalam hal ini Indonesia memiliki kandidat-kandidat presiden yang menginginkan APBN-nya sehat dan akuntabel," katanya di Gedung Dhanapala, Senin (10/12/2018).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Namun, catatan ditambahkan Sri Mulyani perihal ide tersebut. Menurutnya, administrasi sekarang ini sudah melakukan hal serupa dalam pembiayaan infrastruktur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian menjelaskan pemerintah memiliki beberapa skema untuk memenuhi anggaran pembangunan infrastruktur. Tidak melulu berasal dari utang, skema kerja sama dengan swasta dan pembiayaan penuh dari APBN sudah dilakukan pemerintah.

"Mekanisme itu ada pure APBN, apakah APBN dengan APBD dan DAK fisik. Kita juga menggunakan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), bahkan Bappenas punya PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah). Itu semua adalah mekanisme seperti yang dikatakan kalau menggunakan ekuitas maka itu tidak melakukan melalui utang," terangnya.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selain itu, perusahaan pelat merah juga dilibatkan dalam menggenjot pembangunan infrastruktur. Belum lagi keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun dan mendukung pengembangan wilayah pasca selasai masa konstruksi.

"Poin saya itu ide yang baik, kita hargai dan itu menimbulkan banyak sekali kemungkinan financing yang memang jadi kebutuhan kita," tambahnya.(Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China