Presiden Joko Widodo.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama kementerian terkait untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung program hilirisasi.
Jokowi mengatakan LPDP bersama kementerian terkait harus menyiapkan grand design mengenai jurusan dan bidang penelitian yang dibutuhkan hingga 20 tahun ke depan untuk mendukung visi negara, yaitu hilirisasi SDA dan program lainnya.
"Supaya tidak buang-buang anggaran. Kita ini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara maju kalau kita melakukan hilirisasi. Kita ingin membangun ekosistem besar dari mobil listrik," katanya, Kamis (3/8/2023).
Jokowi menuturkan hilirisasi yang dia maksud tidak hanya nikel untuk mendukung pembangunan ekosistem mobil listrik, tetapi juga sumber daya alam (SDA) lainnya seperti bauksit, timah, tembaga, hingga rumput laut.
Menurut presiden, hilirisasi menjadi kunci untuk menghadapi bonus demografi pada 2030-an. Bila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, populasi yang bertambah itu justru akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran.
Apabila peluang dari bonus demografi dimanfaatkan dengan optimal, Indonesia bisa naik status dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju.
"Semuanya harus didesain dengan baik sehingga kita nanti antara kebutuhan SDM dan industri bisa match. Jangan meleset," ujar Jokowi.
Saat ini, lanjut presiden, LPDP mengelola dana yang sangat besar, yaitu sejumlah Rp139 triliun dan terus bertambah setiap tahun. Untuk itu, ruang bagi pemerintah untuk menyekolahkan insan-insan terbaik ke luar negeri sangatlah besar.
"Nanti setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting saya titip, pulang, pulang, pulang. Meski gaji di sini lebih rendah dikit, tetap pulang," tutur Jokowi. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.