PEMILU 2024

Bangun 40 Kota Setara Jakarta, AMIN Jamin IKN Tak Jadi Proyek Mangkrak

Dian Kurniati | Sabtu, 10 Februari 2024 | 07:30 WIB
Bangun 40 Kota Setara Jakarta, AMIN Jamin IKN Tak Jadi Proyek Mangkrak

Simpatisan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti kampanye akbar di Lapangan Prawatasari, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024). ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyatakan bakal mengevaluasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan Anies-Muhaimin berencana mengerem proyek pembangunan IKN yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Meski direm, IKN tidak akan menjadi proyek mangkrak.

"Tidak ada keinginan untuk menciptakan sebuah proyek mangkrak. Kita tetap patuh pada UU IKN," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (10/2/2024).

Baca Juga:
580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Thomas mengatakan Anies-Muhaimin menyadari penghentian proyek IKN secara serampangan dapat berdampak pada reputasi Indonesia di mata investor. Oleh karena itu, tindak lanjut kebijakan atas proyek tersebut juga harus didasarkan pada evaluasi yang dilaksanakan.

Ketimbang membangun IKN, lanjutnya, Anies-Muhaimin justru berencana membangun 40 kota setara Jakarta. Pembangunan 40 kota setara Jakarta ini sejalan dengan upaya menghilangkan ketimpangan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Dia menilai anggaran sebesar Rp460 triliun tidak boleh hanya digunakan untuk mengembangkan 1 titik wilayah IKN. Dengan anggaran yang sama, pemerintah dapat mengembangkan puluhan kota yang sudah ada agar setara dengan Jakarta.

Baca Juga:
Trump Janji Bakal Bebaskan Uang Lembur dari Pungutan Pajak

"Daripada menggunakan ratusan triliun untuk 1 titik di Kalimantan Timur saja, kita lebih memilih menggunakannya untuk puluhan kota di semenanjung Indonesia," ujarnya.

Thomas menambahkan wacana pembangunan 40 kota setara Jakarta didasarkan dari sebuah studi yang dilaksanakan World Bank pada 2015. Berangkat dari studi ini, Anies-Muhaimin pun ingin membagi kota-kota di Indonesia menjadi kota primer, sekunder, dan tersier.

Merujuk studi World Bank, Thomas menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di 14 kota besar di Indonesia sekitar Rp170 triliun. Dengan mempertimbangkan situasi ekonomi saat ini, anggaran tersebut diperkirakan bakal naik menjadi Rp270 triliun, masih lebih kecil ketimbang Rp460 triliun.

Baca Juga:
DJP Ingatkan Calon Peserta Pilkada Lengkapi Dokumen Tax Clearance

Dia meyakini manfaat dari pembangunan 40 kota setara Jakarta bakal lebih besar dari IKN. Apabila populasi IKN diperkirakan sebanyak 2 juta pada 2045, populasi di 14 kota tersebut sudah sekitar 18,5 juta jiwa.

"Bagi kami kalau tujuannya pemerataan, lebih masuk akal kalau mengembangkan puluhan kota, di seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," imbuhnya.

Transkrip lengkap wawancara dengan Tom Lembong bisa disimak melalui artikel berikut ini, Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 01 Oktober 2024 | 10:45 WIB PEMILU 2024

580 Anggota DPR Terpilih Resmi Dilantik, Paling Banyak dari PDIP

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

Senin, 16 September 2024 | 15:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Bakal Bebaskan Uang Lembur dari Pungutan Pajak

Senin, 16 September 2024 | 14:00 WIB KP2KP PINRANG

DJP Ingatkan Calon Peserta Pilkada Lengkapi Dokumen Tax Clearance

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja