PENGELOLAAN EKONOMI

Awass.. Laju Ekonomi Global Pindah ke Gigi Cepat

Redaksi DDTCNews | Senin, 05 Maret 2018 | 15:56 WIB
Awass.. Laju Ekonomi Global Pindah ke Gigi Cepat

JAKARTA, DDTCNews - Mulai membaiknya ekonomi global membawa harapan baru bagi ekonomi domestik di Indonesia. Momentum tersebut harus dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menggairahkan ekonomi domestik.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta pemangku kepentingan di industri jasa keuangan terlibat dalam pembangungan ekonomi nasional. Pasalnya, mulai membaiknya perekonomian global harus bisa ditangkap sebagai peluang.

"Sekarang waktunya bahwa kesempatan lebih baik dimulai pada tahun ini. Karena ekonomi dunia sudah mulai jalan cepat. Bukan hanya menggeliat tapi jalan cepat," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (5/3).

Baca Juga:
The Fed Turunkan Suku Bunga, Sri Mulyani Harap Ekonomi Makin Positif

Momentum membaiknya ekonomi global tersebut tercermin dari kenaikan sejumlah harga komoditas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Nah sekarang kira-kira para pelaku ini bisa lari kenceng enggak? Dulu kenapa NPL (kredit macet) menguat karena harga komoditi drop, sehingga eksportir kita pun harga pun turun 50%, itu di tahun 2015 pengusaha demam. Tapi 2018 ini harusnya mulai bangkit," paparnya.

Tidak hanya faktor global yang mendukung perbaikan roda ekonomi nasional. Iklim domestik juga punya peranan penting dalam mendukung petumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun ini.

Baca Juga:
APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Wimboh menyebutkan salah satunya adalah terjaganya angka inflasi dan data Non Performing Loan (NPL) yang masih dalam zona aman yakni di bawah 3%.

"Inflasi terjaga yakni pada Februari berada di angka 0,17% (bulanan) dan secara tahunan (year on year) mencapai 3,18%, ini menunjukkan Indonesia sudah siap untuk tumbuh bersama perekonomian dunia. Dan juga di sektor perbankan rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) masih dalam angka 2,86%," jelasnya.

Dengan segala potensi tersebut, maka menjadi penting kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah untuk menggenjot roda perekonomian. Dia menyebut pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 September 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Turunkan Suku Bunga, Sri Mulyani Harap Ekonomi Makin Positif

Jumat, 20 September 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Rabu, 18 September 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Luhut: Penerimaan Pajak Bisa Naik Jika Tata Kelola Sawit Masuk SIMBARA

Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN