Setoran PNBP Tembus Rp477,5 Triliun hingga Oktober, Turun 3,4 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak hingga Oktober 2024 sudah mencapai Rp477,5 triliun atau 97,1% dari target yang ditetapkan pada tahun ini sejumlah Rp492 triliun.

Meski sudah mendekati target, kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut mengalami penurunan sebesar 3,4% sejalan dengan moderasi harga komoditas dan penurunan lifting minyak bumi.

"Ini karena deviasi lifting dan moderasi harga formula, serta tetapan harga dari batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan menekan pencapaian PNBP," kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Dia menjelaskan realisasi PNBP SDA migas mencapai Rp93,9 triliun atau setara dengan 85,2% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini terkontraksi 4%, terutama disebabkan penurunan ICP dan lifting minyak bumi.

ICP menurun akibat permintaan minyak mentah di pasaran juga turun. Sementara itu, penurunan lifting minyak bumi disebabkan penurunan tingkat alamiah sumber migas sejalan dengan fasilitas produksi migas yang menua.

Lalu, realisasi PNBP SDA nonmigas senilai Rp97,5 triliun atau 100% dari target APBN. Realisasi ini juga terkontraksi 16,6% akibat moderasi harga batu bara sehingga royalti yang dikumpulkan turun 24,9%.

Setelahnya, PNBP lainnya senilai Rp125 triliun atau mencapai 108,5% dari target APBN. Penerimaan ini terkontraksi 6,4% terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara.

Selain itu, ada efek penurunan PNBP kementerian/lembaga, terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kemenkominfo.

Mengenai PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND), realisasinya mencapai Rp79,7 triliun atau 92,8% dari target APBN. PNBP KND tumbuh 7,5%, utamanya ditopang pembayaran dividen dari BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sementara itu, realisasi PNBP BLU tercatat Rp81,6 triliun atau 97,9% dari target APBN. Kinerja ini tumbuh 13,2%, terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"Pendapatan BLU pengelola dana, khususnya pungutan ekspor, mengalami kontraksi terkait dengan penurunan harga referensi CPO dari Kementerian Perdagangan sebesar 2,6%," ujar Anggito. (rig)