KOTA DEPOK

Awasi Kepatuhan Pajak, Reklame Bakal Dipasang Chip

Muhamad Wildan | Jumat, 23 April 2021 | 19:00 WIB
Awasi Kepatuhan Pajak, Reklame Bakal Dipasang Chip

Ilustrasi.

DEPOK, DDTCNews – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok akan mendigitalisasikan pencatatan setiap reklame guna memudahkan pengawasan, sekaligus mengoptimalkan kepatuhan atas pajak reklame.

Kepala Bidang Pajak Daerah I BKD Kota Depok Endra mengatakan digitalisasi pencatatan atas setiap reklame akan membuat pengawasan atas perizinan reklame lebih efisien. Apalagi, jumlah pengawas lapangan saat ini juga terbatas.

"Untuk itu kami akan merancang alat kontrol secara digitalisasi, nantinya dengan mudahnya bisa terkontrol status papan reklame dari sini," ujar Endra seperti dilansir kastara.id, dikutip Jumat (23/4/2021).

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Endra menyebutkan saat ini hanya ada 11 tenaga pengawas lapangan untuk 11 kecamatan se-Kota Depok. Dengan demikian, 1 pengawas harus memantau 1 kecamatan. Kondisi itu tentunya tidak ideal dalam mengawasi setiap reklame.

Menurutnya, alat kontrol digital akan dipasang pada setiap reklame berizin di Kota Depok berupa chip yang berisi informasi mengenai nama pemasang reklame serta masa berlaku izin. Dari data tersebut, pemkot bisa mengetahui apakah pajak reklame sudah dibayar atau belum belum.

Tahun ini, BKD Kota Depok menargetkan bisa mengumpulkan penerimaan dari pajak reklame hingga Rp19,6 miliar. Meski demikian, target tersebut berpotensi berubah pada pertengahan tahun seiring dengan penyesuaian anggaran.

Tahun lalu, pajak reklame awalnya ditargetkan mencapai Rp20,7 miliar. Namun, pada pertengahan tahun target penerimaan dari pajak reklame dinaikkan menjadi Rp25 miliar. Dari target tersebut, pajak reklame yang terealisasi mencapai Rp29,5 miliar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 April 2021 | 22:05 WIB

Tidak hanya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah saja, namun juga adanya pajak reklame ini turut membantu penataan tata kota sehingga pemasangan reklame tidak membahayakan masyarakat dan juga memberikan kenyamanan bagi warga. Penertiban reklame ini diperlukan sekali di kota Depok, agar tidak ada pihak-pihak yang sembarangan memasang reklame begitu saja.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha