Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung.
JAKARTA, DDTCNews - Perusahaan perlu memperoleh opini dari auditor independen atas laporan keuangan guna memberikan basis yang kuat atas transaksi jasa intra-grup.
Associate Partner International Tax and Transfer Pricing Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan hasil audit dari pihak independen diperlukan untuk menunjukkan bahwa biaya jasa yang ditanggung oleh perusahaan adalah wajar.
Sesuai dengan UN Transfer Pricing Manual, opini dari auditor berupa agreed-upon procedure (AUP) perlu disiapkan untuk memastikan apakah biaya jasa intra-grup memang wajar.
"Bila wajib pajak dapat menunjukkan hasil audit, pemeriksaan pajak berpotensi besar bisa diselesaikan tanpa perlu berlanjut ke keberatan dan banding," ujar Yusuf dalam The 10th IFA Indonesia Annual International Tax Seminar yang digelar oleh International Fiscal Association (IFA), Rabu (7/12/2022).
Untuk diketahui, transaksi jasa intra-grup merupakan salah satu jenis transaksi yang berpotensi diperiksa oleh otoritas pajak atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013.
Pada surat edaran tersebut, jasa intra-grup didefinisikan sebagai aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya.
Jasa intra-grup yang dimaksud pada SE-50/PJ/2013 mencakup jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasalah, jasa distribusi, dan jasa lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut.
Transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui oleh otoritas bila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.