Aturan e-Faktur Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Tak Berlaku untuk Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan ketentuan Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 tidak berlaku untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Akun Twitter contact center DJP, Kring Pajak, menjelaskan ketentuan alamat pembeli pada faktur pajak yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku untuk faktur pajak yang dibuat pengusaha kena pajak (PKP) melalui aplikasi e-faktur.

“Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku untuk faktur pajak yang dibuat oleh PKP (faktur pajak keluaran yang dibuat melalui aplikasi e-faktur), sehingga untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak tidak mengikuti ketentuan ini,” tulis Kring Pajak, Senin (4/7/2022).

Seperti diketahui, berdasarkan pada Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022, jika penyerahan dilakukan kepada pembeli barang kena pajak (BKP) dan/atau penerima jasa kena pajak (JKP) merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

• nama dan NPWP adalah nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan
• alamat yang dimaksud adalah alamat tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP.

Adapun pemusatan yang dimaksud adalah pemusatan sebagaimana diatur dalam peraturan direktur jenderal pajak mengenai tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP BKM, yakni PER-07/PJ/2020 s.t.d.d PER-05/PJ/2021.

Adapun yang dimaksud dengan KPP BKM adalah KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Simak pula ‘Alamat pada Faktur Pajak Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022, Ini Kata DJP’.

Dalam PER-03/PJ/2022, faktur berbentuk elektronik disebut e-faktur. Ada pengecualian dari kewajiban pembuatan e-faktur tersebut. Salah satunya atas penyerahan yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Adapun dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN. Dalam PER-16/PJ/2021, DJP menyebut ada 25 dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Simak selengkapnya pada artikel ‘Peraturan Baru, Ini 25 Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak’. (kaw)