NERACA PERDAGANGAN

Atas Defisit Perdagangan, Begini Langkah Darmin

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Februari 2019 | 17:06 WIB
Atas Defisit Perdagangan, Begini Langkah Darmin

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah tengah mencari cara membenahi neraca perdagangan RI yang masih mencatat defisit, terutama dengan mendorong ekspor komoditas industri.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan selama ini Indonesia cukup tergantung pada komoditas tambang maupun hasil perkebunan untuk diekspor ke China.

“Produk yang kita ekspor ke China itu nggak mudah juga dialihkan ke negara lain karena itu hasil tambang dan hasil perkebunan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Baca Juga:
APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Darmin mengatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi China akibat perang dagang dengan Amerika Serikat (AS)membuat pemerintah harus mulai fokus mencari komoditas lain untuk diekspor ke negara selain China.

Ia mencontohkan salah satu komoditas industri yang didorong ekspornya adalah produk otomotif, salah satunya kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely build up/CBU).

Upaya yang sudah dilakukan adalah penyederhanaan prosedur ekspor tersebut dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019 tanggal 1 Februari 2019.

Baca Juga:
Pemerintah Yakin Kinerja Perdagangan 2023 Lebih Tahan Banting

“Seperti kemarin kami di Pelabuhan Tanjung Priok mengumumkan penyederhanaan urusan ekspor otomotif, ya kira-kira seperti itu [hal yang bisa dilakukan],” katanya.

Selain otomotif, pemerintah juga merumuskan komoditas industri yang lain untuk mendorong ekspor ke negara selain China itu, misalnya garmen dan tekstil. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 September 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN 2025 Disusun Siap Hadapi Gejolak Geopolitik, Ini Kata Sri Mulyani

Rabu, 01 Maret 2023 | 17:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Yakin Kinerja Perdagangan 2023 Lebih Tahan Banting

Rabu, 18 Januari 2023 | 15:15 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Indonesia Bisa Pertahankan Surplus Neraca Dagang di 2023, Ini Modalnya

Jumat, 16 Desember 2022 | 16:09 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Surplus Neraca Dagang Berlanjut, Mendag: Modal Hadapi Ancaman Resesi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?