Asosiasi Perusahaan Media Desak Pengenaan Sepihak Pajak Digital

TALLINN, DDTCNews – Asosiasi Perusahaan Media Estonia mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan raksasa digital. Adapun tarif pajak digital yang diusulkan sebesar 3% hingga 5% berdasarkan pendapatan.

Asosiasi tersebut mengusulkan pengenaan pajak digital lantaran OECD masih berkutat pada pengerjaan proposal untuk konsensus global. Oleh karena itu, mereka mengimbau agar pemerintah dapat mengambil langkah unilateral untuk menerapkan pajak digitalnya sendiri

“Proposal kami bukanlah sesuatu yang unik atau khas Estonia. Proposal itu didasarkan pada apa yang telah lama dibahas di Eropa tetapi belum disepakati karena berbagai alasan,” kata Mart Raudsaar, Kepala Asosiasi Perusahaan Media Estonia, (20/10/2019).

Beberapa negara Uni Eropa (UE), sambung Raudsaar, juga tengah mengerjakan regulasi perpajakan digitalnya sendiri. Mereka, sambungnya, juga memakai logika yang sama. Namun, semua langkah unilateral itu bersifat sementara dan hanya berlaku sampai aturan umum dari UE ditetapkan.

Lebih lanjut, Raudsaar menyebut Estonia dapat memberlakukan peraturan pajak digitalnya sendiri pada 2021. Langkah ini ditempuh lantaran asosiasi merasa pada saat ini, perusahaan media membayar pajak 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan raksasa digital multinasional.

“Situasi saat ini tidak adil tidak hanya bagi perusahaan media di Estonia, tetapi juga terhadap negara yang telah kehilangan jutaan euro atas penerimaan pajak setiap tahunnya. Untuk itu, asosiasi berharap pemerintah mengenakan pajak digital untuk menegakkan perlakuan yang sama,” imbuhnya.

Adapun asosiasi percaya pengenaan pajak digital itu dapat menghasilkan pendapatan senilai 9 juta (setara Rp141,2 miliar) sampai dengan 24 juta euro (setara Rp376,5 miliar) per tahun. Namun, Kemenkeu mengestimasi pendapatan yang diperoleh hanya 1 juta hingga 5 juta euro.

Sementara itu, Dmitri Jegorov, Deputi Kanselir untuk Perpajakan dan Kepabeanan Kementerian Keuangan mengatakan perkembangan ekonomi digital membuat aturan pajak internasional menjadi usang. Pasalnya, aturan itu didasarkan pada geografis, aset fisik, dan faktor lain yang tidak lagi berarti bagi ekonomi digital modern.

Seperti dilansir news.err.ee, Jegorov menambahkan pemerintah perlu memperhatikan tenggat waktu OECD akan merilis proposalnya pada 2020. UE akan merilis pada tahun berikutnya dan pajak digital menjadi kenyataan pada 2022-2023.

“Jika Estonia menetapkan pajaknya sendiri, kami akan menghabiskan 2020 untuk membahasnya dan dapat menerapkan pada 2021. Sementara, UE akan menetapkan pajak terkoordinasi pada 2022. Pertanyaannya, apakah pajak domestik akan masuk akal jika hanya untuk beberapa tahun?” katanya. (kaw)