YORDANIA

Asosiasi Pengusaha Minta Impor Lewat e-Commerce Kena Pajak Khusus

Muhamad Wildan | Selasa, 02 Maret 2021 | 19:15 WIB
Asosiasi Pengusaha Minta Impor Lewat e-Commerce Kena Pajak Khusus

Ilustrasi. 

AMMAN, DDTCNews – Asosiasi pengusaha di Yordania, Jordan Chamber of Commerce (JCC), meminta kepada pemerintah untuk segera mengenakan pajak khusus atas barang impor yang dibeli secara digital melalui e-commerce.

Perwakilan Sektor Garmen JCC Asad Qawasmi mengatakan pengenaan pajak khusus atas barang yang diimpor melalui e-commerce perlu dilakukan untuk menciptakan kesetaraan (level playing field) dengan perdagangan konvensional.

"Pelaku perdagangan konvensional telah membayar pajak dan pungutan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pelaku e-commerce," ujar Qawasmi, dikutip pada Selasa (2/3/2021).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Qawasmi mengatakan pelaku usaha konvensional sesungguhnya turut mendukung perkembangan e-commerce di Yordania. Hanya saja, perlu ada perlakuan yang adil antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha e-commerce.

Baru-baru ini, Pemerintah Yordania memperluas cakupan pembebasan pengenaan bea masuk atas barang dari luar negeri yang dikirim ke dalam negeri untuk penggunaan pribadi.

Kali ini, individu di Yordania dapat membeli dan menerima barang kiriman dari luar negeri tanpa dikenai bea masuk sepanjang nilai barang dikirim paling banyak senilai JOD200 atau Rp4 juta per paket. Sebelumnya, threshold yang berlaku paling tinggi senilai JOD100 atau Rp2 juta per paket.

Baca Juga:
Pajaki e-Commerce, Negara Ini Usulkan Revisi UU Manajemen Pajak

Atas barang kiriman dengan nilai pengiriman senilai JOD200 atau lebih rendah, hanya ada pengenaan fee sebesar 10%. Qawasmi mengatakan kebijakan ini amat berdampak terhadap sektor garmen di Yordania. Subsektor yang paling terdampak akibat kebijakan ini adalah subsektor alas kaki.

Seperti dilansir zawya.com, Qawasmi mengatakan kebijakan impor barang kiriman yang longgar ini berdampak terhadap angka penjualan pada sektor usaha konvensional selama beberapa tahun ke belakang. Menurutnya, banyak barang impor dari e-commerce yang menikmati pembebasan bea masuk ini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Selasa, 24 September 2024 | 10:35 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

BKF Minta Masukan Publik Jelang Penerapan Solusi 2 Pilar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja