PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

APIP Harus Kawal Belanja Pemerintah Hingga Akhir

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Mei 2021 | 09:00 WIB
APIP Harus Kawal Belanja Pemerintah Hingga Akhir

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyatakan belanja pemerintah masih memegang peranan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini sehingga perlu lebih didorong lebih optimal.

Irjen Kemenkeu Sumiyati mengatakan belanja APBN 2021 wajib direalisasikan sejak awal tahun agar perekonomian nasional tetap berjalan. Menurutnya, peran pengawasan internal makin penting dalam mengawal efektivitas anggaran belanja.

"APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) harus bekerja keras mengawal APBN sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," katanya dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin), Kamis (27/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sumiyati menegaskan pentingnya belanja pada masa pandemi berlangsung secara efektif dan efisien karena terbatasnya ruang fiskal pemerintah akibat menurunnya pendapatan negara. Sementara itu, kebutuhan belanja cenderung naik.

Untuk itu, pola kerja pengawasan internal pemerintah bergeser dengan mekanisme penganggaran berbasis kinerja holistik. Pola kerja tidak hanya saat belanja telah dirampungkan tapi sudah dikawal sejak penyusunan pagu belanja.

"Pengawasan intern dengan penganggaran berbasis kinerja secara end to end tidak hanya sebagai watchdog, melainkan harus menyertai dari awal hingga akhir," tutur Sumiyati.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Sementara itu, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan sasaran utama pengawasan tahun ini adalah setiap belanja pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Menurutnya, hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

Dia menyampaikan pemda perlu melakukan berbagai kegiatan seperti penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan reorientasi belanja yang mendukung pemulihan ekonomi sektor riil, termasuk penguatan perlindungan sosial. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN