AMNESTI PAJAK JILID II

Apindo: Masih Ada Alternatif Selain Tax Amnesty Jilid II

Redaksi DDTCNews | Rabu, 14 Agustus 2019 | 18:30 WIB
Apindo: Masih Ada Alternatif Selain Tax Amnesty Jilid II

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama (ketiga kiri) dalam diskusi Kongkow Bisnis Pas FM 92.4, Rabu (14/8/2019). (Foto: Das/DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mempunyai suara yang berbeda dengan Kadin terkait dengan wacana tax amnesty jilid II. Alternatif solusi bisa dilakukan untuk mengakomodasi pelaku usaha yang tidak memanfaatkan tax amnesty pada 2016 lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama dalam sesi diskusi Kongkow Bisnis Pas FM 92.4, Rabu (14/8/2019). Menurutnya terdapat alternatif solusi yang bisa ditempuh selain menggelar kembali hajatan pengampunan pajak jilid II.

"Ada alternatif cara untuk mengakomodasi kepentingan itu. Intinya bagaimana meningkatkan keputuhan sukarela wajib pajak," katanya dalam diskusi bertajuk 'Berharap Tax Amnesty Jilid II' di Hotel Millennium.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Alternatif solusi tersebut ialah menggunakan fasilitas Pas Final untuk mengungkapkan harta secara sukarela pasca berakhirnya program tax amnesty. Fasilitas tersebut idealnya menjadi pilihan utama yang bisa segera dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Selain itu, dari pihak otoritas juga bisa memberikan fasilitas insentif di luar tax amnesty untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.

"Ada cara alternatif lain seperti Pas Final yang bisa dimanfaatkan dan juga bisa berikan kemudahan administrasi," paparnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Penekanan alternatif solusi selain tax amnesty jilid II ini, menurut Siddhi, berkaitan dengan menjaga kepercayaan wajib pajak yang sudah patuh. Pasalnya, kebijakan tax amnesty lanjutan berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak karena pemerintah mengobral pengampunan kepada wajib pajak yang tidak patuh.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana yang sudah patuh ini jangan dikhianati kepercayaannya. Kita ada kekhawatiran dengan tax amnesty jilid II akan membuat WP yang sudah patuh tergoda untuk keluar dari sistem, " imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan