PEMANGKASAN APBN-P 2016

APBN-P Dipangkas, Perekonomian Dijamin Aman

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 Agustus 2016 | 16:58 WIB
 APBN-P Dipangkas, Perekonomian Dijamin Aman

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN-P 2016 senilai Rp65 triliun tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional yang tengah berjalan saat ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penghematan anggaran itu akan ditetapkan melalu Instruksi Presiden (Inpres).

“Meski ada penghematan, program bantuan sosial kepada masyarakat tetap dipertahankan,” jelasnya seperti dikutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jumat (12/8).

Baca Juga:
Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Darmin mengungkapkan hal itu saat memimpin rapat koordinasi terbatas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembanguna/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertempat di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/8).

Pemerintah akan melihat tingkat realisasi penyerapan belanja di setiap K/L untuk menentukan besarnya pemangkasan, namun dengan tetap memperhitungkan outstanding kontrak yang sedang berjalan, kebutuhan belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pemangkasan akan dilakukan pada aktivitas non prioritas yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering,termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang dianggap tidak mendesak.

Baca Juga:
Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Langkah pemangkasan ini ditempuh guna menjaga kredibilitas APBN. Selain memotong anggaran belanja di K/L, pemerintah juga mengurangi dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

Sabtu, 16 Desember 2023 | 16:00 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Rabu, 13 Desember 2023 | 15:35 WIB LAPORAN WORLD BANK

Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Sabtu, 25 November 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Jelang Akhir Tahun, Serapan Belanja Pusat Masih Belum Optimal

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN