KINERJA FISKAL

APBN Kembali Surplus Rp234,7 Triliun Hingga April 2023

Dian Kurniati | Senin, 22 Mei 2023 | 17:17 WIB
APBN Kembali Surplus Rp234,7 Triliun Hingga April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN kembali mengalami surplus senilai Rp234,7 triliun hingga April 2023. Angka tersebut setara 1,12% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.000,5 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp765,8 triliun.

"Kondisi APBN tahun lalu yang sangat baik, tahun ini masih lebih baik lagi hingga bulan April 2023," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin(22/5/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan surplus APBN hingga April 2023 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Pada saat itu, APBN juga mengalami surplus senilai Rp102,7 triliun atau 0,52% PDB.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Menurut menkeu, pemerintah akan terus berupaya menyehatkan APBN setelah bekerja keras menjaga perekonomian selama pandemi.

Dia menyebut pendapatan negara hingga April 2023 mengalami pertumbuhan sampai dengan 17,3%. Dia mencatat pendapatan negara yang sudah menembus Rp1.000 triliun ini utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp782,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp688,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp94,5 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp217,8 triliun.

Dari sisi belanja, Sri Mulyani menyebut realisasinya senilai Rp765,8 triliun atau 25% dari pagu. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp522,7 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp243,1 triliun.

"Dari sisi belanja, seperempat sudah kita realisasikan," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja