KINERJA FISKAL

APBN Defisit Rp161,8 Triliun hingga Agustus, Menkeu: Masih On Track

Dian Kurniati | Senin, 23 September 2024 | 15:35 WIB
APBN Defisit Rp161,8 Triliun hingga Agustus, Menkeu: Masih On Track

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga Agustus 2024 mengalami defisit senilai Rp161,8 triliun. Angka tersebut setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp1.777 triliun, sedangkan belanja negara senilai Rp1.930,7 triliun. Menurutnya, defisit ini masih sejalan dengan yang direncanakan pemerintah.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus adalah Rp153,7 triliun atau artinya 0,68% PDB, masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Pada APBN 2024, pemerintah merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara hingga Agustus 2024 yang senilai Rp1.777 triliun mengalami kontraksi sebesar 2,5%. Kontraksinya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya karena sempat mencapai 6,5% hingga Juli 2024 dan 8% hingga Juni 2024.

Menurutnya, pemerintah akan terus menjaga agar kinerja pendapatan negara terus membaik dan mencapai target yang ditetapkan pada akhir tahun.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Kami harapkan sampai akhir tahun mungkin kita bisa menjaga agar bisa terus mengejar sesuai dengan targetnya, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan, terutama pada beberapa pos pendapatan seperti penerimaan dari pajak badan," ujarnya.

Dari sisi belanja, realisasinya yang senilai Rp1.930,7 triliun. Angka ini setara dengan 58,1% dari total pagu belanja negara pada tahun ini.

Kinerja belanja negara juga tetap kuat dengan pertumbuhan double digit sebesar 15,3%. Hal ini terjadi karena sejak awal tahun terjadi belanja untuk memenuhi kebutuhan pemilu dan bantuan sosial untuk penanganan el nino.

Dengan kinerja APBN ini, Sri Mulyani menyebut keseimbangan primer masih mengalami surplus senilai Rp161,8 triliun hingga Agustus 2024. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja