KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Vooruitslag?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 17 Juni 2022 | 18:30 WIB
Apa Itu Vooruitslag?

DITJEN Bea Cukai (DJBC) menjadi instansi yang lekat dengan perannya sebagai gerbang pengawas keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Namun, DJBC sebenarnya juga memiliki berbagai fungsi lain, termasuk di antaranya sebagai trade facilitator.

Sebagai trade facilitator, DJBC memberikan beragam fasilitas untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan serta menekan biaya. Fasilitas yang diberikan DJBC di antaranya berupa fasilitas prosedural. Terdapat beragam jenis fasilitas prosedural, salah satunya vooruitslag. Lantas, apa itu vooruitslag?

Definisi
MERUJUK pada PMK No.160/2007, vooruitslag adalah fasilitas pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, tempat penimbunan sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang dipakai sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, packing list, bill of lading, dan manifest.

Fasilitas vooruistlag diberikan terhadap importir yang telah mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dan/atau cukai. Namun demikian, atas permohonan itu belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas.

Khusus terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan persetujuan vooruitslag walaupun importir belum mengajukan permohonan fasilitas pembebasan tersebut.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Fasilitas vooruitslag ini membuat barang impor dapat dikeluarkan terlebih dahulu dan penyelesaian pemberitahuan pabean impor dilakukan kemudian. Fasilitas ini berkaitan dengan barang impor yang akan memperoleh pembebasan atau keringanan tapi masih menunggu keputusan.

Berdasarkan UU Kepabeanan, bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. Namun, kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

Nah, atas barang impor yang tengah menunggu keputusan pembebasan atau keringanan ini dapat memperoleh fasilitas penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan atau disebut vooruitslag.

Baca Juga:
Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Fasilitas vooruitslag di antaranya diberikan terhadap barang milik TNI dan pemerintah dengan jaminan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab. Fasilitas ini juga dapat diberikan atas barang niaga yang sangat mendesak penggunaannya dan harus segera dipasang akan tetapi karena sesuatu hal dokumennya tidak lengkap (Anwar, 2014).

Untuk mendapatkan persetujuan vooruitslag, importir harus mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, importir juga harus menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, PDRI , dan/atau cukai yang terutang.

Jaminan yang diserahkan dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi (customs bond), atau jaminan lainnya. Setelah mendapat vooruitslag, importir harus menyelesaikan kewajiban kepabeanan, termasuk membayar bea masuk dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Ketentuan mengenai vooruitslag sebelumnya diatur dalam PMK 160/2007. Namun, PMK 160/2007 kini sudah tidak berlaku karena telah dicabut dan digantikan dengan PMK 167/2015.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.PER-25/BC/2016 yang merupakan aturan turunan dari PMK 167/2015. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Senin, 23 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 104/2024

Menkeu Rilis Pedoman Pembukuan Terbaru di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?