KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Muhamad Wildan | Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: ekon.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengaku belum menyiapkan kebijakan khusus dalam rangka merespons konflik antara Israel dan Iran.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan khusus belum disiapkan karena tidak ada eskalasi lebih lanjut antara para pihak yang berkonflik.

"Sekarang, kita masih menunggu perkembangan. Sampai saat ini belum ada eskalasi. Kalau belum ada eskalasi ya tentu kita tidak perlu merespons hal yang belum terjadi," katanya, Kamis (18/4/2024).

Baca Juga:
Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Terkait dengan perlemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir, lanjut Airlangga, hal itu lebih disebabkan oleh bank Sentra AS The Fed yang diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuan.

Menurutnya, suku bunga The Fed yang tinggi saat ini mendorong penguatan nilai tukar dolar AS dan memperlemah nilai tukar mata uang berbagai negara termasuk rupiah.

"Dolar AS kuat sendirian, berbagai negara turun termasuk Indonesia. Namun, turunnya Indonesia tak sedalam yang lain. Jadi, walaupun turun, kita masih di atas China, Thailand, dan Malaysia. Indeks dolar AS kita relatif aman," tuturnya.

Baca Juga:
PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Airlangga memastikan bahwa pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kepercayaan investor guna mempertahankan nilai tukar rupiah dan mencegah terjadinya capital outflow.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan laju inflasi di AS masih lebih tinggi ketimbang perkiraan para analis. Akibat hal tersebut, pemerintah memperkirakan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga dan dolar AS bakal menguat.

"Perkiraan AS akan menurunkan suku bunga menjadi kayaknya belum ini. Kalau belum ya berarti higher for longer. Dengan begitu, di tingkat global terjadi pergerakan, dolar AS-nya dicari lagi," katanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai