KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Muhamad Wildan | Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: ekon.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengaku belum menyiapkan kebijakan khusus dalam rangka merespons konflik antara Israel dan Iran.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan khusus belum disiapkan karena tidak ada eskalasi lebih lanjut antara para pihak yang berkonflik.

"Sekarang, kita masih menunggu perkembangan. Sampai saat ini belum ada eskalasi. Kalau belum ada eskalasi ya tentu kita tidak perlu merespons hal yang belum terjadi," katanya, Kamis (18/4/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Terkait dengan perlemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir, lanjut Airlangga, hal itu lebih disebabkan oleh bank Sentra AS The Fed yang diperkirakan tetap mempertahankan suku bunga acuan.

Menurutnya, suku bunga The Fed yang tinggi saat ini mendorong penguatan nilai tukar dolar AS dan memperlemah nilai tukar mata uang berbagai negara termasuk rupiah.

"Dolar AS kuat sendirian, berbagai negara turun termasuk Indonesia. Namun, turunnya Indonesia tak sedalam yang lain. Jadi, walaupun turun, kita masih di atas China, Thailand, dan Malaysia. Indeks dolar AS kita relatif aman," tuturnya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Airlangga memastikan bahwa pemerintah berupaya untuk tetap menjaga kepercayaan investor guna mempertahankan nilai tukar rupiah dan mencegah terjadinya capital outflow.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan laju inflasi di AS masih lebih tinggi ketimbang perkiraan para analis. Akibat hal tersebut, pemerintah memperkirakan The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga dan dolar AS bakal menguat.

"Perkiraan AS akan menurunkan suku bunga menjadi kayaknya belum ini. Kalau belum ya berarti higher for longer. Dengan begitu, di tingkat global terjadi pergerakan, dolar AS-nya dicari lagi," katanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja