Anies Instruksikan Sistem Pembayaran Pajak Daerah Lewat QRIS

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap untuk menambah layanan pembayaran pendapatan daerah nontunai yang tersedia, kali ini melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 40/2020 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pendapatan Daerah Melalui QRIS yang ditandatangani Anies Baswedan pada 18 Juni 2020.

"Menginstruksikan Kepala BPKD dan Kepala Bapenda DKI Jakarta melakukan persiapan penerimaan pembayaran pendapatan daerah melalui QRIS bersama Bank DKI selaku penyedia jasa sistem pembayaran yang terhubung dengan switching QRIS," tulis Anies, seperti dikutip Jumat (3/7/2020).

Dalam mempersiapkan integrasi penerimaan pembayaran pendapatan daerah itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengemban tugas selaku koordinator persiapan penerimaan pembayaran pendapatan daerah melalui QRIS bersama dengan Bank DKI.

Sementara itu, BPKD DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diinstruksikan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta.

BPKD DKI Jakarta mendapatkan instruksi mengintegrasikan sistem informasi manajemen pendapatan daerah melalui QRIS sebagai standar pembayaran digital menggunakan metode QR Code kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemungut.

Akan halnya Bapenda DKI Jakarta mengemban tugas untuk mengintegrasikan sistem pemungutan pajak daerah dengan Bank DKI selaku penyedia QRIS.

Dalam pelaksanaan persiapan ini, BPKD DKI Jakarta selaku koordinator diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan instruksi ini setiap 3 bulan sekali kepada Anies melalui Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Berdasarkan catatan BI Perwakilan DKI Jakarta, elektronifikasi pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta sudah diterapkan atas 13 jenis pajak daerah dan 3 jenis retribusi daerah. Namun, masih terdapat beberapa penerimaan yang diterima secara tunai melalui teller.

"Seluruh sistem transaksi Pemprov DKI Jakarta telah terkoneksi dengan Bank DKI sebagai bank rekening kas umum daerah (RKUD)," tulis BI DKI Jakarta dalam laporannya, dikutip Jumat (3/7/2020).

Indeks capaian elektronifikasi (ICE) DKI Jakarta tercatat mencapai 4,44 dari skala -0-5. Capaian ini merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan capaian elektronifikasi dari daerah-daerah lain. (Bsi)