Angka Membengkak, Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Tenaga Honorer

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan Komisi II DPR masih belum mampu mencapai kesepakatan dalam menetapkan rumusan kebijakan terkait dengan tenaga honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menceritakan data mengenai jumlah tenaga honorer yang terus bertambah sehingga pemerintah perlu melakukan validasi.

"Jumlahnya membengkak terus. Kami baru rapat dengan Komisi II DPR seiring dengan data yang masih terus masuk. Kami bersepakat data tadi akan diverifikasi oleh BPKP," ujar Anas, dikutip Kamis (14/9/2023).

Adapun solusi jangka pendek yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya PHK massal atas tenaga honorer adalah dengan mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan instansi agar menganggarkan belanja pegawai bagi tenaga honorer.

"Kalau tidak segera dianggarkan maka per 28 November 2023 mereka harus berhenti," ujar Anas.

Anas berjanji RUU ASN akan memuat solusi bagi status tenaga honorer. RUU ASN ditargetkan selesai dibahas oleh pemerintah bersama parlemen sebelum 28 November 2023.

"Kita sedang menyiapkan beberapa skenario yang Insyaallah akan ada titik temu dengan Komisi II DPR. Kami akan kembali ke DPR untuk merumuskan secara tuntas terkait penyelesaian tenaga honorer ini," ujar Anas.

Untuk diketahui, UU 5/2014 tentang ASN serta PP 49/2018 melarang seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mempekerjakan tenaga honorer mulai 28 November 2023.

Adapun salah satu opsi yang sempat dipertimbangkan oleh pemerintah bersama DPR adalah mengangkat sebagian tenaga honorer menjadi PPPK part time. Tenaga honorer bisa beralih status sebagai PPPK part time tergantung pada tugas yang diberikan oleh tenaga honorer bersangkutan. (sap)