AMERIKA SERIKAT

Amazon Bayar Pajak 0% Ketika Laba Naik 100%, Kok Bisa?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 Februari 2019 | 14:39 WIB
Amazon Bayar Pajak 0% Ketika Laba Naik 100%, Kok Bisa?

Ilustrasi. (foto: NewsLocker)

JAKARTA, DDTCNews – Amazon berhasil menggandakan laba hingga lebih dari US$11 miliar (sekitar Rp155 triliun) pada 2018. Namun, perusahaan ini lagi-lagi tidak akan membayar pajak penghasilan (PPh) federal, sama seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), perusahaan itu tidak terkena PPh 21% menurut undang-undang (UU) yang berlaku di Amerika Serikat (AS). Amazon bahkan melaporkan potongan pajak US$129 juta. ITEP menggambarkannya sebagai ‘tarif pajak negatif 1%’.

“Ini sebagian karena berbagai ‘kredit pajak’ yang tidak ditentukan serta keringan pajak untuk opsi saham eksekutif. Ini bukan tahun pertama raksasa ritel siber ini menghindari pajak federal. Tahun lalu, perusahaan tidak membayar PPh federal atas keuntungan US$5,6 miliar di AS,” demikian laporan ITEP, seperti dikutip pada Kamis (14/2/2019).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

ITEP telah memeriksa kebiasaan perusahaan membayar pajak selama hampir 40 tahun. ITEP juga telah lama menganjurkan untuk menutup celah dan keringanan khusus yang memungkinkan banyak perusahaan yang untung membayar pajak efektif 0% atau satu digit.

Ketika Kongres pada 2017 memberlakukan the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) – yang secara otomatis memangkas tarif PPh perusahaan menurut undang-undang dari 35% menjadi 21%—, para pendukung berpendapat akan ada insentif yang lebih baik.

Namun, UU tersebut gagal memperluas basis pajak atau menutup celah-celah pajak yang memungkinkan perusahaan – yang selama ini selalu untung secara rutin – mulai menghindari pembayaran PPh negara bagian dan federal dengan hampir setengah dari keuntungan.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Dari 2011 hingga 2016, lanjut ITEP, Amazon membayar PPh federal dengan level tarif 11,4%, kurang dari setengah tingkat nasional 35%. Karena pemangkasan pajak oleh Presiden Trump, Amazon akan membayar pajak yang ditangguhkan pada level yang lebih rendah yakni 21%.

Amazon tidak asing dengan kontroversi pajak. Tahun lalu, perusahaan terlibat dalam subsidi relokasi untuk kantor pusat HQ2. Dia pun mendapatkan paket yang menguntungan dengan keringanan pajak lokol untuk dua lokasi HQ2 baru di New York dan Virginia. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:47 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ruston Tambunan Terpilih Jadi Presiden AOTCA Periode 2025-2026

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah