KINERJA FISKAL

Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Belanja Rp1.155,7 Triliun dalam 3 Bulan

Dian Kurniati | Kamis, 26 Oktober 2023 | 15:51 WIB
Akhir Tahun, Pemerintah Bakal Belanja Rp1.155,7 Triliun dalam 3 Bulan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan bakal terjadi percepatan belanja negara pada kuartal IV/2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara akan mencapai Rp1.155,7 triliun sepanjang Oktober hingga Oktober 2023. Pada akhir tahun ini, biasanya pemerintah harus membayar semua kontrak proyek serta tagihan subsidi dan kompensasi.

"Karena untuk belanja pemerintah pusat akan direalisasikan, baik itu untuk kementerian/lembaga maupun oleh bendahara umum, itu akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan-tagihan mulai dibayarkan," katanya, dikutip pada Kamis (26/10/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan pola realisasi belanja negara selama ini memang bakal melonjak setiap kuartal akhir. Pola serupa juga bakal berulang pada tahun ini, dengan kenaikan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah secara signifikan.

Realisasi belanja pemerintah pusat pada kuartal IV/2023 saja diproyeksi mencapai Rp901,3 triliun dari outlook total Rp2.298,2 triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah, dalam 3 bulan akan terealisasi senilai Rp254,4 triliun dari outlook total Rp825,4 triliun.

Sejalan dengan lonjakan belanja pada kuartal IV/2023, postur APBN yang saat ini masih mengalami surplus bakal menjadi defisit. Meski demikian, outlook defisit APBN 2023 hanya senilai Rp486,4 triliun atau 2,3% PDB, lebih kecil dari target pada UU APBN senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Berarti akan ada perubahan dari surplus menjadi defisit dalam waktu 3 bulan ke depan. Kemungkinan defisit kita juga bisa lebih rendah dari 2,3%," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan outlook defisit yang lebih rendah dari target UU APBN terjadi karena kinerja pendapatan negara masih tinggi, terutama dari sisi pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurutnya, hal itu juga menunjukkan APBN dalam kondisi yang relatif baik di tengah berbagai tantangan global.

Hingga September 2023, pemerintah mencatat kinerja APBN masih mengalami surplus senilai Rp67,7 triliun atau setara 0,32% PDB. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.035,6 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp1.967,9 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja