Ajak Lapor SPT, Tito: Pajak Tingkatkan Pendapatan Negara dan APBD

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak wajib pajak segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021.

Tito mengatakan pelaporan SPT Tahunan menjadi kewajiban semua warga negara. Menurutnya, kepatuhan masyarakat membayar pajak akan meningkatkan penerimaan negara dan daerah sehingga pada akhirnya juga mendukung pembangunan di Indonesia.

"Makin banyak yang bayar pajak, makin banyak pendapatan negara. APBD juga akan meningkat, pembangunan akan berjalan," katanya dalam video yang diunggah akun Instagram @pajakmampangprapatan, dikutip Selasa (14/3/2022).

Tito menyatakan telah melaporkan SPT Tahunan 2021. Dia melakukan kewajibannya melapor SPT Tahunan tersebut menggunakan e-filing pada DJP Online.

Tito mengaku senang karena DJP telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing. Dia kemudian mengajak masyarakat, terutama kepada daerah, mengikuti jejaknya melaporkan SPT Tahunan secara online sebelum batas waktunya berakhir.

"Saya mengajak kepada seluruh kepala daerah dan ASN untuk menjadi contoh dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing diharuskan memperoleh electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu. EFIN juga dapat diperoleh secara online dengan menghubungi salah satu saluran komunikasi Ditjen Pajak atau kontak Whatsapp yang tersedia di kantor pajak terdekat.

Sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2022. Sementara pada SPT tahunan wajib pajak badan, pelaporannya dilakukan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2022.

Pada beleid yang sama juga diatur penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda terlambat melaporkan SPT Tahunan pada orang pribadi adalah senilai Rp100.000, sedangkan pada wajib pajak badan Rp1 juta. (sap)