Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku optimistis penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dapat terserap secara maksimal.
Pasalnya, hingga pertengahan September 2016 tercatat penyerapannya sudah mencapai 40% atau sebesar Rp24 miliar. Pencapaian ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar 21%.
Kendati demikian, Ahok mengatakan penyerapan anggaran masih terbilang cukup rendah. Penyerapan yang masih rendah itu disebabkan adanya sejumlah pekerjaan proyek yang belum dibayarkan.
“Memang rata-rata proyek yang kami kerjakan sekarang masih belum dibayar, makanya penyerapan anggaran masih rendah. Tapi, pasti akan segera kami bayar” tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9).
Selain itu, penyerapan anggaran yang saat ini masih dinilai rendah itu juga disebabkan adanya masalah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Beberapa pengadaan barang gagal dilakukan karena mendapatkan kualitas yang buruk.
“Jadi, memang pengadaan barang yang kami lakukan banyak yang bermasalah. Bahkan, beberapa pengadaan barang gagal dilakukan karena kami mendapatkan kualitas barang yang buruk,” tucap Ahok.
Pemprov DKI Jakarta, seperti dilansir dalam beritajakarta.com, menargetkan hingga akhir tahun ini, penyerapan anggaran bisa mencapai 90%. Pemprov juga sempat mengajukan revisi APBD yang sebelumnya sebesar Rp67,1 triliun menjadi Rp62,9 trilun. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.