PENERIMAAN NEGARA

Agustus 2017, Penerimaan Pajak Baru 53%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 19 September 2017 | 15:51 WIB
Agustus 2017, Penerimaan Pajak Baru 53%

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak hingga akhir bulan Agustus 2017 baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 53,5% dari target Rp1.283,6 triliun dalam APBNP 2017.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tetap perlu melihat berbagai risiko yang dimungkinkan terjadi dan mempengaruhi realisasi penerimaan perpajakan, seperti pergerakan ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kami berasumsi realisasi perpajakan hingga akhir tahun bisa 100%, tapi tetap melihat seluruh risiko yang perlu diwaspadai. Maka itu, kami tengah memikirkan langkah yang tepat agar penerimaan perpajakan tetap seuai jalur,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (18/9).

Baca Juga:
Bangun Trust Publik, Sri Mulyani Minta DJP Pastikan Coretax Optimal

Suahasil mengakui penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2016 dibantu oleh sumbangsih program pengampunan pajak sebanyak Rp100 triliun. Sementara, pemerintah tidak mendapatkan penerimaan sebesar itu pada akhir tahun 2017 karena program itu sudah berakhir.

“Kami pastikan, penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 2017 bisa semaksimal mungkin. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kami akan melakukan efisiensi terhadap seluruh biaya pengeluaran yang masih bisa ditekan,” paparnya.

Besarnya penerimaan perpajakan akan semain menekan defisit anggaran semakin rendah. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah membutuhkan dana yang besar untuk melakukan berbagai pembangunan, hanya saja anggaran belanja cukup lebih tinggi dari penerimaan negara.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Trust Publik, Sri Mulyani Minta DJP Pastikan Coretax Optimal

Senin, 13 Januari 2025 | 12:00 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Target Penerimaan Naik Terus, Begini Strategi Kemenkeu Siapkan SDM-nya

Minggu, 12 Januari 2025 | 10:17 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Kumpulkan Rp32,65 Triliun, DJP Kalselteng Penuhi Target Pajak 2024

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

BERITA PILIHAN
Rabu, 15 Januari 2025 | 19:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Lelang Palsu Hingga Money Laundry, Kenali Jenis Penipuan Mencatut DJBC

Rabu, 15 Januari 2025 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Pembatalan?

Rabu, 15 Januari 2025 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Saja Bikin NPWP di 2025, Sudah Harus Lapor SPT Tahunan 2024?

Rabu, 15 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Rumah MBR Bebas BPHTB, Harus Terlaksana Paling Lambat Akhir Bulan Ini

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:00 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Banyak Negara Sudah Adopsi Pajak Minimum, RI Susun Insentif Alternatif

Rabu, 15 Januari 2025 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

Luhut Wanti-Wanti Sri Mulyani Soal Keamanan Data WP dalam Coretax

Rabu, 15 Januari 2025 | 14:42 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Ekspor Indonesia ke 5 Anggota Pertama BRICS Tembus US$84 Miliar

Rabu, 15 Januari 2025 | 14:00 WIB CORETAX SYSTEM

WP Kembali Bekerja, Aktivasi Ulang Status NPWP Harus Lewat Coretax

Rabu, 15 Januari 2025 | 13:00 WIB KONSULTASI CORETAX

Tanda Tangan e-Faktur di Coretax Pakai Sertifikat Elektronik Siapa?