Agar Data STNK Tak Hangus, Korlantas Minta Warga Bayar Pajak Kendaraan

JAKARTA, DDTCNews - Korlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi meminta masyarakat untuk segera melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) agar terhindar dari sanksi penghapusan data registrasi.

Sesuai UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Korlantas Polri dapat melakukan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bila kendaraan tersebut tidak dilakukan registrasi ulang selama 2 tahun.

"Saya hanya ingin mengingatkan pada kita semua untuk tercapainya tertib data kepemilikan lengkapnya itu 5 plus 2. Lima kali tidak bayar pajak STNK itu berarti jadi kosong plus 2-nya ini sudah tidak bisa lagi dicatat," ujar Firman, dikutip Rabu (15/11/2023).

Sebagaimana termuat dalam Pasal 74 UU LLAJ, penghapusan data registrasi kendaraan bermotor dilakukan bila masa berlaku 5 tahun STNK telah terlampaui tetapi tidak kunjung diperpanjang selama 2 tahun. Artinya, data registrasi dihapus bila pemilik kendaraan menunggak PKB selama 7 tahun.

Bila data registrasi kendaraan bermotor dihapus, kendaraan tersebut menjadi ilegal karena tidak memiliki surat. Dengan demikian, kendaraan tersebut tidak boleh digunakan di jalan raya.

"Kepolisian hanya akan menghapuskan dari data register kendaraan jadi mobil ini hanya ada seonggok besi saja yang hanya boleh dipajang. Oleh karena itulah tugas kami mengingatkan tentang kewajiban masyarakat," ujar Firman.

Selain itu, Firman juga meminta masyarakat untuk membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Menurut Firman, SWDKLLJ adalah wujud perhatian pemerintah terhadap pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

"Dengan telah dipenuhinya kewajiban SWDKLLJ yang dibayar bersama sama pajak kendaraan itu bisa memudahkan meringankan biaya pengobatan dari negara bagi mereka yang sudah membayarkan kewajibannya," ujar Firman.