PENERIMAAN PAJAK

Ada Momen SPT Tahunan, Setoran PPh OP Tumbuh 12,7% di Kuartal I/2023

Dian Kurniati | Minggu, 23 April 2023 | 11:30 WIB
Ada Momen SPT Tahunan, Setoran PPh OP Tumbuh 12,7% di Kuartal I/2023

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada kuartal I/2023 mengalami pertumbuhan 12,7%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan penerimaan itu sejalan dengan jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan 2022 bagi wajib pajak orang pribadi. PPh orang pribadi memiliki kontribusi sebesar 1,8% terhadap penerimaan pajak pada kuartal I/2023.

"Bulan Maret ini adalah bulan penerimaan PPh untuk orang pribadi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Minggu (23/4/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sebagaimana diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2022 untuk SPT Tahunan 2021. Penyampaian SPT Tahunan yang terlambat akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000.

Secara bulanan, Sri Mulyani mengatakan setoran PPh orang pribadi pada Maret 2023 tumbuh 11,2%, melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 48,5%. Sedangkan pada Januari 2023, setoran pajak ini terkontraksi 10,2%.

"Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa pajak pribadi mengalami penurunan," ujarnya.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Selanjutnya, terkait dengan penerimaan PPh Pasal 21, Sri Mulyani menyebut realisasinya hingga akhir Maret 2023 tumbuh 21,6%. Kinerja tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan kuartal I/2022 dengan pertumbuhan sebesar 18,8%.

Penerimaan PPh Pasal 21 pada Maret 2023 juga tumbuh 22,2%, lebih kuat dari Februari 2023 yang tumbuh 19,8%. Adapun pada Januari 2023, setoran PPh Pasal 21 tumbuh sebesar 22,3%.

Dia menyebut PPh Pasal 21 memiliki kontribusi 11,5% terhadap penerimaan pajak.

"Ini adalah hal yang sangat positif. Artinya dengan adanya kegiatan ekonomi tumbuh, maka tenaga kerja mulai direkrut, dan oleh kamera itu tenaga kerja menerima upah dan gaji dan kemudian mereka juga membayar pajaknya," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja