Ada Insentif PPN DTP, Penjualan Mobil Listrik Tumbuh 174 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemberian insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) telah mampu meningkatkan penjualan mobil listrik.

Agus mengatakan penjualan mobil listrik sejauh ini sudah mengalami kenaikan sebesar 174%. Melalui insentif tersebut, dia berharap makin banyak masyarakat yang beralih menggunakan mobil listrik.

"PPN DTP 1% untuk roda 4 kita lihat setelah adanya kebijakan pemerintah saya rasa naik menjadi 174%," katanya, dikutip pada Selasa (1/8/2023).

Melalui PMK 38/2023, pemerintah mengatur insentif PPN DTP untuk penyerahan mobil listrik pada April 2023 hingga Desember 2023. Program ini sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Perpres 55/2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ini telah ditetapkan dengan Kepmenperin 1641/2023.

Melalui PMK 38/2023, pemerintah mengatur insentif PPN DTP hanya diberikan kepada mobil listrik yang memenuhi kriteria nilai TKDN.

PPN DTP atas penyerahan mobil dan bus listrik yang memenuhi kriteria TKDN minimum 40% akan diberikan sebesar 10% dari harga jual. Dengan ketentuan tersebut, tarif PPN yang ditanggung pembeli mobil dan bus listrik hanya 1%.

Sementara itu, PPN DTP atas penyerahan bus listrik yang memenuhi kriteria TKDN sebesar 20% hingga kurang dari 40%, akan diberikan sebesar 5% dari harga jual. Oleh karena itu, tarif PPN yang ditanggung pembeli mobil dan bus listrik adalah sebesar 6%.

Saat ini, baru terdapat 2 model mobil listrik dengan nilai TKDN yang mencapai kriteria minimal 40%, yakni dari Wuling dan Hyundai.

Agus menyebut pemerintah akan terus mengevaluasi insentif PPN DTP untuk mobil listrik ini. Menurutnya, beberapa perbaikan juga bakal dilaksanakan untuk memastikan insentif ini optimal mendorong masyarakat beralih pada kendaraan listrik.

"Kalau evaluasinya nanti kami pemerintah akan melihat bagaimana mempermudah, termasuk restitusi," ujarnya. (sap)