TAX AMNESTY

Ada Helpdesk di Pasar Tanah Abang

Redaksi DDTCNews | Senin, 17 Oktober 2016 | 19:01 WIB
Ada Helpdesk di Pasar Tanah Abang

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pelayanan program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk bisa diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana untuk membuka pelayanan tax amnesty di Pasar Tanah Abang.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Pusat Wahyu K Tumakaka mengatakan DJP akan membuka pelayanan program tax amnesty di Pasar Tanah Abang. Hal ini untuk mempermudah pengusaha di sana dalam mengambil haknya sebagai warga negara.

"Kami akan buka helpdesk di sini, yang khusus untuk melayani partisipan tax amnesty. Pelayanannya seperti yang biasa kami buat di berbagai tempat," ujarnya di Jakara, Senin (17/10).

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Di samping itu, pengusaha UMKM adalah yang menjadi target utama dalam periode kedua ini. Maka dari itu, DJP berinisiatif untuk segera membuka helpdesk.

"Pemerintah ingin menggencarkan penerimaan dari uang tebusan tax amnesty, terutama dari pengusaha UMKM yang berada di Pasar Tanah Abang ini. Ada 24 ribu pengusaha," ucapnya.

Tentunya para pedagang di Tanah Abang yang ingin mendaftarkan diri tidak perlu mendatangi kantor pajak. Pemerintah pun tidak menginginkan program tax amnesty menghambat jalannya aktivitas sehari-hari yang dijalankan oleh para pedagang.

Tidak hanya di kantor pajak saja, tetapi juga di sejumlah lokasi yang berpotensi tinggi dalam program tax amnesty akan dibuatkan pelayanan kepada calon partisipannya. Seperti helpdesk tax amnesty yang telah dibuat di di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI). (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Jumat, 29 Desember 2023 | 16:00 WIB PEMILU 2024

Bicara Kepastian Hukum, Ganjar Cerita Soal Peserta Tax Amnesty

Jumat, 06 Oktober 2023 | 11:43 WIB PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Raup Triliunan dari Penerbitan SBN Khusus PPS, Kemenkeu Beberkan Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT