PENERIMAAN PAJAK

Ada Bencana Corona, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Penerimaan

Dian Kurniati | Kamis, 19 Maret 2020 | 06:01 WIB
Ada Bencana Corona, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Penerimaan

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan tiga strategi untuk mengejar target penerimaan pajak yang tahun ini dipatok Rp1.642 triliun, di tengah risiko perlemahan ekonomi akibat mewabahnya virus Corona.

Dirjen Paja Suryo Utomo mengatakan strategi pertama adalah memberikan stimulus berupa insentif fiskal kepada 19 sektor industri manufaktur yang paling terdampak virus Corona.

Meski memberikan insentif, Suryo meyakini industri yang mampu bertahan juga akan tetap berkontribusi pada penerimaan pajak, baik melalui pajak (PPh) badan maupun pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk yang dijual.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

"Dengan memberikan stimulus ke beberapa sektor, ini kita menjaga supaya sektor itu tetap menjalankan usahanya dengan baik. Harapan besarnya paling tidak akan ada penerimaan pajak yang muncul dari situ," katanya melalui konferensi video, Rabu (18/3/2020).

Suryo menambahkan penerimaan PPN tetap bisa diandalkan asal produksi dari industri manufaktur dan konsumsi masyarakat terjaga. Per Februari 2020, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp30,64 triliun atau tumbuh 4,81% ditopang membaiknya kinerja sektor industri. Padahal periode sama tahun lalu tumbuh negatif 18,21%.

Strategi kedua, melanjutkan penguatan basis pajak untuk 5 tahun mendatang. Menurut Suryo, DJP akan memanfaatkan semua data dan informasi untuk memperluas basis pajak. Apalagi, DJP juga telah memperbesar tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama, termasuk pemutakhiran basis data wajib pajak.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Terakhir, menjaga penerimaan pajak dari PPh 21 dan PPh orang pribadi. Menurut Suryo, penerimaan kedua jenis pajak tersebut tetap terjaga meski terjadi perlemahan ekonomi akibat virus Corona. Hal itu terlihat dari kinerja penerimaan per Februari 2020 yang tetap tumbuh positif, meski tak setinggi periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan PPh orang pribadi per Februari 2020 senilai Rp1,02 triliun, atau tumbuh 18,85%. Meski realisasi itu lebih rendah dibanding periode tahun lalu yang pertumbuhannya mencapai 28,19%, Suryo meyakini penerimaan pajak dari PPh karyawan tetap bisa terjaga.

"Khususnya dari wajib pajak orang pribadi, masih luas kemungkinan kita mempertahankan kontribusinya," katanya.

Demikian pula realisasi PPh pasal 21 karyawan yang mencapai Rp25,56 triliun atau tumbuh 4,39%. Suryo menilai pertumbuhan itu cukup bagus, walaupun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 15,71%. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan