PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 23 November 2022 | 16:11 WIB
Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,37 persen pada 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus mewaspadai berbagai risiko yang terjadi pada 2023, termasuk mengenai resesi dan inflasi atau reflasi.

Sri Mulyani mengatakan faktor risiko akan tetap ada di tengah berbagai ketidakpastian global. Meski demikian, pemerintah juga optimistis ekonomi 2023 dapat tumbuh seperti yang ditargetkan dalam APBN.

"Kalau dari sisi proyeksi kami tetap menggunakan yang di dalam UU APBN kita, yang memang asumsinya di 5,3%. Namun, memang kata-kata waspada itu menggambarkan downside risk-nya muncul sangat kuat," katanya, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan kinerja ekonomi Indonesia hingga kuartal III/2022 terus menunjukkan pemulihan yang baik. Faktor pendukungnya berasal dari sisi investasi, ekspor, konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah.

Sementara dari sisi penawaran, juga terlihat berbagai indikator menunjukkan kinerja positif seperti PMI Manufaktur yang masih ekspansif.

Dia menilai tren pemulihan ekonomi yang kuat masih berlanjut pada kuartal IV/2022. Namun, Kemenkeu tetap mewaspadai lingkungan ekonomi global yang sangat turbulen atau bergejolak.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Perang di Ukraina telah menyebabkan harga energi, pangan, dan pupuk melonjak sehingga negara-negara Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat mengalami inflasi. Inflasi tersebut kemudian direspons dengan pengetatan kebijakan moneter meski berisiko melemahkan perekonomian mereka.

"Makanya beberapa negara memang masuk ke dalam zona kontraksi. Kalau pun masih positif, positifnya sangat kecil seperti di Amerika Serikat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan kewaspadaan dapat muncul dalam berbagai hal. Pertama, pemerintah akan memantau apa saja yang mengalami perubahan seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Juga:
Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Kedua, pemerintah akan mengelola APBN 2023 dengan mempertimbangkan faktor risiko global. Seperti halnya tahun ini, ketidakpastian ekonomi global akan masih akan mempengaruhi kinerja APBN 2023.

"Seberapa downside risk ini nanti akan kami lihat sampai tahun ini dan bagaimana dampak serta perkembangan dari perang mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan kita tahun depan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan ekonomi 2023 hanya akan tumbuh sebesar 4,37%, lebih pesimistis dari proyeksi pemerintah yang mencapai 5,3%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ekonomi dunia pada 2023 akan menghadapi ancaman baru berupa reflasi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN