PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 23 November 2022 | 16:11 WIB
Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,37 persen pada 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah terus mewaspadai berbagai risiko yang terjadi pada 2023, termasuk mengenai resesi dan inflasi atau reflasi.

Sri Mulyani mengatakan faktor risiko akan tetap ada di tengah berbagai ketidakpastian global. Meski demikian, pemerintah juga optimistis ekonomi 2023 dapat tumbuh seperti yang ditargetkan dalam APBN.

"Kalau dari sisi proyeksi kami tetap menggunakan yang di dalam UU APBN kita, yang memang asumsinya di 5,3%. Namun, memang kata-kata waspada itu menggambarkan downside risk-nya muncul sangat kuat," katanya, Rabu (23/11/2022).

Baca Juga:
Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Sri Mulyani mengatakan kinerja ekonomi Indonesia hingga kuartal III/2022 terus menunjukkan pemulihan yang baik. Faktor pendukungnya berasal dari sisi investasi, ekspor, konsumsi masyarakat, dan belanja pemerintah.

Sementara dari sisi penawaran, juga terlihat berbagai indikator menunjukkan kinerja positif seperti PMI Manufaktur yang masih ekspansif.

Dia menilai tren pemulihan ekonomi yang kuat masih berlanjut pada kuartal IV/2022. Namun, Kemenkeu tetap mewaspadai lingkungan ekonomi global yang sangat turbulen atau bergejolak.

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Perang di Ukraina telah menyebabkan harga energi, pangan, dan pupuk melonjak sehingga negara-negara Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat mengalami inflasi. Inflasi tersebut kemudian direspons dengan pengetatan kebijakan moneter meski berisiko melemahkan perekonomian mereka.

"Makanya beberapa negara memang masuk ke dalam zona kontraksi. Kalau pun masih positif, positifnya sangat kecil seperti di Amerika Serikat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan kewaspadaan dapat muncul dalam berbagai hal. Pertama, pemerintah akan memantau apa saja yang mengalami perubahan seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kedua, pemerintah akan mengelola APBN 2023 dengan mempertimbangkan faktor risiko global. Seperti halnya tahun ini, ketidakpastian ekonomi global akan masih akan mempengaruhi kinerja APBN 2023.

"Seberapa downside risk ini nanti akan kami lihat sampai tahun ini dan bagaimana dampak serta perkembangan dari perang mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan kita tahun depan," imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memperkirakan ekonomi 2023 hanya akan tumbuh sebesar 4,37%, lebih pesimistis dari proyeksi pemerintah yang mencapai 5,3%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ekonomi dunia pada 2023 akan menghadapi ancaman baru berupa reflasi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah